You are hereProf.Dr.Musakkir, S.H., M.H.: Pendekatan Keadilan Restoratif, Peradilan yang Rasional

Prof.Dr.Musakkir, S.H., M.H.: Pendekatan Keadilan Restoratif, Peradilan yang Rasional


By dradm11 - Posted on 13 July 2011

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. PBB melalui basic principles (prinsip-prinsip dasar dasar) seperti Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam penyelesaian konflik pelanggaran HAM di Timor Leste, telah menegaskan penilaiannya bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang nasional.

‘’Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigm yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategim penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini,’’ demikian Prof.Dr.Musakkir, S.H., M.H. dalam orasi penerimaan jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Unhas di Kampus Tamalanrea, Selasa (12/7).  Musakkir merupakan guru besar ke-290 Unhas yang sudah menyampaikan orasi penerimaan jabatannya selama ini.
Dalam orasi yang berlangsung pada Sidang Senat Terbuka Luar Biasa yang dipimpin Ketua Senat Unhas Prof.Dr.dr.Idrus A Paturusi itu, Musakkir yang dilahirkan di Jeneponto 30 November 1966 itu menyampaikan orasi berjudul ‘’Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum’’.
Mengutip Unicef, ayah dua anak (istri Ratnawati, S.H., M.H), ini mengatakan, secara umum prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggungjawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Memberikan kesempatan kepada pelanggar membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.
‘’Keadilan restoratif di Indonesia dewasa ini masih berhadapan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Para pelopor perubahan, terutama penegak hukum belum siap mengubah cara pandangnya dan masih memegang paradigma lama, di mana perbuatan pidana adalah pelanggaran antarindividu dalam komunitas,’’ kata Musakkir.
Jika para penyelenggara peradilan pidana di Indonesia telah mengubah paradigma berpikirnya dan mengakui dan menerapkannya, dalam waktu yang tidak terlalu lama keadilan restorative akan berjalan bergandengan dengan proses pidana yang konvensional.  Tentu saja disadari, tidak pada semua jenis atau tingkatan pidana dapat diterapkan prinsip keadilan restoratif, tetapi dalam tidak pidana tertentu penerapan prinsip ini jauh lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional.
‘’Salah satu fakta yang ada telah membuktikan bahwa prinsip keadilan restorative merupakan salah satu prinsip yang lebih efektif dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan penerapan keadilan restorative dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hokum,’’ ujar alumni S-1 Fakultas Unhas (1989), S-2 UGM (1996) dan S-3 Unhas (2005) tersebut.