You are hereUnhas Pioner Usulkan Tarif

Unhas Pioner Usulkan Tarif


By dradm11 - Posted on 11 August 2011

Universitas Hasanuddin menjadi perguruan tinggi negeri pioner dalam hal pengusulan tarif yang berlaku di suatu perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Tarif yang diusulkan setelah melalui pengkajian  akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan memiliki payung hukum yang kuat. 
Rektor Unhas Prof.Dr.dr.Idrus A Paturusi didampingi Wakil Rektor II Dr.dr.Andi Wardihan Sinrang, M.S. dan Kepala Biro Keuangan Drs.H.Mukmin, M.S.Ak, Senin (8/8) mempresentasikan sejumlah tarif yang berlaku di Unhas sesuai Surat Keputusan untuk diminta pertimbangan Menteri Keuangan  kemudian ditetapkan sebagai tarif yang memiliki payung hukum yang kuat.

Rektor Unhas Idrus A.Paturusi memperesentasikan seluruh tarif (biaya yang dipungut kepada mahasiswa dan sebagainya) di depan Dirjen Dikti Prof.Dr.Ir.Djoko Santoso, Sekjen Kemdiknas Ainun Naim, dan Direktur PPK BLU Hary Utama dan staf dari Kementerian Keuangan.
Usai Idrus A Paturusi menyampaikan daftar seluruh tarif yang berlaku dan analisisnya, tim dari berbagai bidang pengkajian Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi, verifikasi, dan pertanyaan sehubungan dengan penetapan tarif yang disampaikan. Mereka pada umumnya menyampaikan bahwa Universitas Hasanuddin merupakan perguruan tinggi negeri pertama yang menyampaikan laporan penetapan tarif yang kelak akan memperoleh payung hukum berupa Surat Keputusan  Menteri Kuangan.
‘’Klarifikasi tarif yang disampaikan Unhas ini dimaksudkan agar kelak memperoleh payung hukum yang kuat, sehingga tidak mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan,’’ujar salah seorang anggota Biro Hukum Kemenkeu Dendy.
‘’Jika ada yang lebih dulu tandatangan setuju terhadap laporan pengusulan tarif ini, maka saya yang pertama,’’kata Hermawan, salah seorang anggota tim Kemenkeu lainnya dalam pertemuan di Lantai V Gedung Direktur Badan Layanan Umum (BLU) Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo, Jakarta.
Mereka mengharapkan, tarif yang ditetapkan Unhas hendaknya lebih ramah sosial sesuai dengan yang disampaikan dan sejalan dengan kebijakan Dirjen Pendidikan Tinggi. Usulan tarif Unhas ini sudah diperkuat oleh SK Rektor, sehingga dapat menjawab kendala sebagaimana yang diinginkan Menteri Keuangan. Setelah pertemuan ini, tim masih akan melakukan pertemuan internal guna membahas usulan tarif yang diajukan Unhas.
Masalah yang dominan dipertanyakan dalam pertemuan itu adalah kehadiran Rumah Sakit Unhas yang dikhawatirkan akan menimbulkan tumpah tindihnya pelayanan dengan ‘tetangga’-nya RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo.
Menjawab pertanyaan ini, Idrus A.Paturusi menjelaskan, kehadiran RS Unhas adalah untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi secara utuh, meski tampaknya akan lebih dominan untuk kepentingan riset.
‘’Di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan kita tidak dapat melakukan penelitian, sebab untuk meneliti status pasien saja susah,’’ ujar Idrus A Paturusi.
Center-center yang ada di kedua rumah sakit berbeda.  Di RS Unhas memiliki Cancer Center, di RSUP Wahidin tidak ada. Pengoperasian RS Unhas sebagai rumah sakit pendidikan akan lebih maksimal, sebab tidak saja mahasiswa Fakultas Kedokteran yang belajar, tetapi juga dari Fakultas Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Hukum, Ekonomi, dan Keperawatan. 
Idrus juga menjelaskan, meski dari tahun selalu ada penetapan tarif, namun besaran tarif tidak berubah, Surat Keputusan Penetapan Rektor hanya memutuskan besarnya tarif sesuai tarif sebelumnya,.
‘’SPP tiap tahun ditetapkan tidak ada kenaikan,’’ ujar Rektor Unhas.
Setelah  memiliki payung hukum, maka besaran tarif yang diberlakukan di Unhas terbuka untuk diketahui publik. Ini juga sesuai dengan UU Keterbukan Informasi Publik yang berlaku Mei 2010.