RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI X DPR RI DENGAN MAJELIS REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI INDONESIA, 12 OKTOBER 2015

Dalam rangka pembahasan APBN 2016 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Komisi X DPR RI yang rencanaya dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015, pihak Panja BOPTN 2016, Komisi X DPR RI mengundang Pengurus MRPTNI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang formulasi alokasi anggaran BOPN 2016 di Perguruan Tinggi pada Selasa, 12 Oktober 2015.  Seiring dengan itu, pihak MRPTNI sebelumnya telah membentuk POKJA BOPTN 2016 yang anggotanya terdiri atas para PR/WR2 PTN dengan ketua,  Eduart Wolok, ST., MT, Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo dan Sekretaris Dr. Qayim, Sekretaris Institut, IPB. Hadir dalam RDP tersebut sejumlah Rektor Pengurus MRPTNI, walaupun Ketua Umumnya Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto berhalangan hadir karena sedang mengikuti acara di luar negeri pada saat yang sama. Demikian pula Sekjen MRPTNI, Prof. Dr. H. Usman Rianse juga berhalangan hadir karena sedang dalam suasana berduka cita.

Pengurus MRPTNI diwakilkan kepada Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Sementara Panja BOPTN 2016, Komisi X dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari  yang juga ketua Komisi X dan sekaligus memimpin sidang. Sidang dibuka oleh ketua dan langsung mempersilahkan kepada delegasi MRPTNI untuk menyampaikan format usulan BOPTN 2016. Melalui berbagai tanya jawab yang intens, maka RDP memutuskan beberpa hal menjadi kesimpulan rapat sebagai berikut ;

  1. Panja BOPTN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia  atas bahan paparan, presentsai, usulan formulasi BOPTN, dan usulan mekanisme penetapan formula alokasi BOPTN 2016.
  2. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia mengajukan kepada Komisi X DPR RI atas usulan anggaran BOPTN tahun 2016 melalui surat No. 337/MRPTNI/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015, perihal Usulan BOPTN 2016 yang diperlukan sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 5.504.327.294.970,- (Lima triliun lima ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
  3. Terkait dengan poin 2, Panja BOPTN Komisi X DPR RI mengharapkan kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia untuk menyampaikan rincian perhitungannya menurut jenis PTN secara lengkap per-PTN kepada Panja BOPTN Komisi X DPR RI sebelum tanggal 16 Oktober 2015, dimana rincian usulan tersebut akan dijadikan dasar pembahasan dan penetapan RAPBN TA 2016 Kemristekdikti dalam Rapat Kerja dengan Menristekdikti RI pada tanggal 20 Oktober 2015.
  4. Panja BOPTN Komisi X DPR RI akan memperjuangkan usulan yang disampaikan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri  Indonesia  pada saat pembahasan dan penetapan RAPBN kemristekdikti TA 2016 dan para Rektor PTN Indonesia mensosialisasikan hal ini kepada sivitas akademika.

Sekretariat MRPTNI melaporkan langsung dari Jakarta.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RAPAT EVALUASI TEKNIS PENYELENGGARAAN SNMPTN-SBMPTN 2015 DI GELAR DI AMBON TANGGAL 9-11 OKTOBER 2015

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Ak, Ph.D menghadiri rapat evaluasi teknis penyelenggaraan SNMPTN-SBMPTN 2015 sekaligus memberikan arahan kepada para Rektor anggota MRPTNI.  Acara dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2015 di salah satu hotel di Kota Ambon dan Universitas Pattimura sebagai tauan rumah. Sejumlah Rektor dari 70an PTN hadir mengikuti acara ini yang disertai dengan atraksi musik, sebagaimana ikon Kota ambon adalah “The City of Music”.  Atraksi Seni budaya yang ditampilkan oleh mahasiswa UNPATTI sangat mempesona para peserta, khusunya sajian lagu yang bercirikan kota Ambon Manise. Turut Hadir dalam rapat ini, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Intan Ahmad, Irjen Kemristekdikti, Prof. Dr. Jamal Wiwoho,  Sesdirjen Belmawa, Prof. Dr. Trisna Wibawa dan Direktur Kemahasiswaan Dr. Didin Wahidin.

Acara dimulai dengan sambutan selamat datang oleh Rektor  Universitas Pattimura, Prof. Dr. Thomas Pentury. Rektor Unpatti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi  atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Pattimura selaku tuan rumah rapat evaluasi teknis SNMPTN-SBMPTN 2015. Kami atas nama masyarakat Ambon menyambut kedatangan Bapak/Ibu Rektor dengan penuh suka cita terlebih lagi bersamaan dengan penyelenggaraan Pesparawi di Ambon dimana kota ini sedang dibanjiri oleh penyanyi-penyanyi dari seluruh Indonesia. Acara ini juga dapat terlaksana dengan baik atas dukungan dari Pemerintah Kota Ambon dan Gubernur Maluku, untuk itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pemda Kota Ambon dan Gubernur Maluku atas dukungan yang diberikan menyambut tamu-tamu terhormat ini di Kota Ambon. Selanjutnya laporan pelaksanaan SNMPTN-SBMPTN oleh Ketua Umum SNMPTN-SBMPTN 2015, Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. Dalam laporan singkatnya disampaikan bahwa pelaksanaan SNMPTN-SBMPTN 2015 berlangsung sukses dan hampir tanpa kendala berarti sama sekali. Hasil SNMPTN-SBMPTN juga sesuai dengan apa yang ditargetkan, dan kini peserta semuanya telah mengikuti proses pembelajaran di semua PTN selurluh Indonesia.

Ketua MRPTNI, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Rektor Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam penerimaan mahasiswa baru. Untuk itu, “concern” utama  kita adalah berbasis pada mutu dimana input kita adalah harus yang terbaik sehingga para mahasiswa yang diterima di PTN adalah benar-benar kredibel dan handal sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Dari tahun-ke tahun kekurangan kita dalam seleksi mahasiswa ini adalah kita belum punya dasar yang kuat akan kebutuhan sarjana di negeri ini. Artinya kita tidak tau bahwa untuk lima tahun kedepan berapa sarjana yang dibutuhkan sehingga angka yang diluluskan dapat sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diusulkan kepada pemerintah agar dapat menyajikan data “man power need”  dengan berbagai “background” pendidikan untuk membangun bangsa ini agar lebih maju dengan akselerasi yang tinggi. Masalah berikutnya adalah akses memperoleh pendidikan bagi seluruh anak bangsa, kesetaraan dalam memperoleh kesempatan serta otonomi penyelenggraan pendidikan tinggi. Untuk itu MRPTNI berusaha melakukan seleksi yang dibagi dalam tiga jalur yaitu, SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri. Namun dalam perkembangannya beberapa PTN hanya melaksanakan dua jalur saja yaitu jalaur SNMPTN dan SBMPTN yang memang pelaksanaanya sangat kredibel dan mendapat kepercayaan masyarakat. Untuk itu MRPTNI menyampaikan terima kasih kepada Panitia SNMPTN-SBMPTN dan jajaranya terutama Tim POKJA SNMPTN-SBMPTN yang menjadi ujung tombak pelaksanaan seleksi ini.  Atas kerja keras mereka, POB setiap tahun disempurnakan secara berkelanjutan dengan tren masyarakat dan perkembangan teknologi. Kita baru saja menyaksikan tim pengembangan SNMPTN-SBMPTN menyampaikan hasil evaluasi dan rencana pengembangannya kedepan untuk melakukan tes berasis komputrer dengan segala perspektifnya. Nampaknya sangat menjanjikan dan insya Allah akan dapat dilaksanakan dengan baik tentunya atas dukungan pemerintah dalam hal ini kemristekdikti. Untuk itu MRPTNI mengajukan usulan kepada Bapak Menristekdikti agar alokasi APBN untuk SNMPTN-SBMPTN tetap dialokasikan minimal sama dengan tahun lalu.

Pada bagian lainnya ketua MRPTNI juga menyampaikan bahwa kecenderungan kerja sama PTN kedepan adalah melalui konsorsium dengan isu tertentu. Untuk itu diperlukan strategi khusus dan dukungan kementerian agar konsorsium yang berbasis pada isu tertentu dapat dikembangkan kedepan melalui MRPTNI.

Selanjutnya dalam pengarahan dan sambutan, menristekdikti, Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Ak, PhD, menyampaikan terima kasih kepada MRPTNI yang telah melaksanakan SNMPTN-SBMPTN 2015 dengan sangat baik dan tidak menimbulkan kegaduhan sama sekali di negeri ini. Semua mahasiswa sudah diterima di PTN dan dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaduan masyarakat sama sekali. Yang paling saya tekankan dalam seleksi ini adalah jangan sampai ada diskriminasi sama sekali, terutama bagi mereka yang menyandang disabilitas, orang dari daerah 3T dan wilayah perbatasan. Mereka semua harus terwakilkan disetiap PTN sehingga mencerminkan unsur keadilan memperoleh kesempatan pendidikan dengan baik. Selanjutnya yang perlu dicermati dalam evaluasi ini adalah korelasi bahwa apakah tidak ada korelasi antara Ujian Nasional dengan Nilai Raport Siswa. Jadi bukan hanya korelasi UN dengan SNMPTN-SBMPTN saja. SNMPTN-SBMPTN harus seadil-adilnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat berbagai lapisan. Untuk itu, kedepan masih harus dilaksanakan analisis korelasi yang baik. Hal lainnya adalah integrasi PDSS dengan PD Dikti (PDPT) masih perlu disempurnakan. Mahasiswa pindahan dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya sama sekali tidak dapat dilacak “trace record”nya.  Selanjutnya kedepan yang perlu terus dikembangkan adalah sistem penilaian SNMPTN-SBMPTN yang dapat menjaring calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik tinggi dan tepat sasaran program studi. SNMPTN-SBMPTN dengan CBT misalnya dapat dilakukan untuk tujuan ini disamping sangat menghemat biaya dan waktu walaupun memerlukan investasi yang tinggi.  Diperlukan Bank Soal sebanyak-banyaknya sesuai dengan standar tes.

Pada kesempatan lainnya, menristek menyampaikan bahwa pemerintah masih tetap mengalokasikan bidikmisi tahun 2016 dimana saat ini sudah terealisisi terhadap 21.000 mahasiswa dan rencana tahun depan adalah 60.000 mahasiswa. Demikian juga alokasi untuk Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua dan daerah 3T serta SM3T yang memang sudah menjadi amanat UU No12 tentang pendidikan tinggi. Terakhir menristekdikti mengingatkan kepada seluruh Rekor agar patuh dan taat melaporkan LHKN masing-masing, Sekretaris MRPTNI melaporkan langsung dari Ambon Manise.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AUDIENSI PENGURUS MRPTNI DENGAN MENRISTEKDIKTI TENTANG USULAN FORMULASI BOPTN 2016

Sejumlah pengurus MRPTNI yang dipimpin oleh Ketua MRPTNI, Prof. Dr. Ir. Herry Suahrdiyanto melakukan Audiensi dengan Menristekdikti, Prof. Drs. Mohamad Nasir, MSi, Ak, PhD, di kantor Menristekdikti Gedung D Senayan Jakarta, tanggal 2 Oktober 2015. Audiensi tersebut membahas tentang isu pengurangan PAGU BOPTN 2016 yang sangat meresahkan Perguruan Tinggi. Menteri Riset, Teknolodi dan Pendidikan Tinggi didampingi oleh Sekjen Kemristek Dikti, Prof. Dr. Ainun Na’im, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Intan Ahmad, Dirjen Kelembagaan  Iptek dan Dikti, Dr.  Patdono Suwignjo, Sesdirjen Belmawa, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, dan beberapa staf ahli menristekdikti. Pengurus MRPTNI yang turut hadir adalah Rektor Unmul, Prof. Dr. Masjaya, Rektor Umrah, Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc, Rektor UIN Malang, Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, MSi, Rektor Unram, Prof. Dr. Sunarpi, Rektor UT, Prof. Dr. Tian Belawati, Rektor ISI Surakarta, Prof. Dr. Sri Rochana, Rektor Unsri, Prof. Dr. Badia Perisade, dan PR1 Unkhair, Dr. Ridha Adjam.

Inti pembicaraan pada audiensi ini adalah keresahan para Rektor PTN sehubungan dengan isu penurunan PAGU BOPTN 2016. Ketua MRPTNI menjelaskan bahwa MRPTNI telah membentuk tim Kelompok Kerja yang teridiri atas PR/WR2 PTN untuk menyusun formulasi BOPTN yang lebih berkeadilan bagi semua, namun jumlah besaran BOPTN tersebut sangat mustahil untuk dikurangi dari PAGU BOPTN sebelumnya. Pengurangan BOPTN akan berdampak langsung pada kinerja pelayanan PTN dan dapat berimplikasi sosial. Untuk itu MRPTNI meminta kepada kementerian agar dapat mempertahankan atau meningkatkan besaran BOPTN 2016 dengan memperioritaskan pada kegiatan yang bersifat layanan masysrakat. Ketua MRPTNI juga melaporkan bahwa tim POKJA BOPTN tersebut telah berkordinasi dengan Panja Komis X DPR RI yang mengusulkan formulasi BOPTN 2016 dan secara umum variabel-variabel pembiayan dasar PTN sudah dibahas dalam beberapa kali rapat kordinasi.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam tanggapannya menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemristekdikti untuk menjaga agara kebutuhan dasar PTN khususnya BOPTN tidak mengalami penurunan walaupun kebijakan pemerintah melakukan beberapa pemotongan anggaran kementerian dalam rangka efisiensi. Kami telah berkali-kali melakukan pertemuan baik formal maupun informal dengan Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas, baik disisela-sela rapat kabinet RI maupun dalam kunjungan kerja. Untuk itu kami butuhkan dukungan dari MRPTNI dalam hal ini agar dapat menyusun rancangan formulasi BOPTN yang benar-benar mendasar dan urgen yang menjadi dasar kami dalam pengajuan dan pembahasan anggara Kemristekdikti dengan DPR dalam waktu dekat.

Hasil-hasil audiensi ini secara singkat dapat dilaporkan sebagai berikut ;

  1. MRPTNI akan menulis surat kepada Presiden RI guna menyampaikan usulan alokasi dana APBN untuk kebutuahn PTN yang bersifat mendesak seperti BOPTN, Bidikmisi, SNMPTN/SBMPTN, beasiswa, sarana-prasarana, renumerasi/tunjangan kinerja.
  2. Dana BOPTN akan diperjuangkan lebih besar dari alokasi tahun 2015. Dana Bidikmisi dan SNMPTN/SBMPTN akan sama dengan alokasi tahun 2015. Dana beasiswa, sarana/prasarana, renumerasi dan tunjangan kinerja juga akan diperjuangkan.
  3. Kemristekdikti akan segera mengupayakan solusi peraturan maupun kebijakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi PTN baru, Rumah Sakit Pendidikan, PTN BLU, PTAI, dan PTN Seni dan Budaya.
  4. Perlu ada komunikasi lebih lanjut antara Kemristekdikti dan MRPTNI untuk memperjuangkan hasil-hasil audiensi tersebut melalui Presiden, DPR, maupun para menteri terkait.
  5. Khusus PTKIN secara khusus Menristekdikti akan mengundang 11 Rektor UIN pada Selasa 6 Oktober 2015.

Demikian laporan hasil aidiensi MRPTNI dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Sekretaris ekseskutif melaporkan langsung dari Jakarta.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PENARIKAN PESERTA KKN KEBANGSAAN KE III DI PULAU MUNA SULAWESI TENGGARA

Bertempat di Pelabuhan Tondasi Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara, Senin 21 September 2015, sebanyak  425 Mahasiswa Peserta KKN Kebangsaan dari 20 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia secara Resmi ditarik kembali dan diserahkan ke Universitas Halu Oleo Kendari sebagai PTN Pelaksana KKN Kebangsaan 2015.  Sebulan sebelumnya tanggal 23 Agustus 2015, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Muhammad Nasir, didampingi oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Intan Ahmad dan Rektor UHO, Prof. Dr. Usman Rianse, melepas peserta KKN Kebangsaan ini di Kampus Universitas Halu Oleo Kendari. Terdapat 30 Desa yang disiapkan sebagai lokasi KKN Kebangsaan ini dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

Sekretarsis Daerah Kabupaten Muna Barat secara simbolis menyerahkan Bendera KKN Kebangsaan kepada Rektor UHO sebagai tanda penarikan peserta dari lokasi KKN. Penyerahan bendera tersebut disaksikan oleh Sekretaris Dirjen Belmawa, Prof. Dr. Sutrisna Wibowo dan Sekretrais Eksekutif MRPTNI, Dr. Ilham Makhmud, yang sempat berlayar bersama dengan panitia selama 8 jam dari Kendari menuju Muna Barat. Sekda Muna Barat dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Menristekdikti atas kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah Muna Barat yang belum setahun dimekarkan dari Kabupaten Muna, namun sudah mendapat kepercayaan sebagai lokasi KKN Kebangsaan.  Kehadiran mahasiswa KKN Kebangsaan di Muna Barat ini dirasakan sangat bermanfaat oleh masyarakat, namun sayang waktunya singkat yaitu hanya satu bulan. Padahal persoalan yang dapat diselelsaikan oleh mahasiswa KKN sungguh sangat banyak. Kami sampaikan bahwa sampai kapanpun kami selalu siap dan menyambut kedatangan KKN di Muna Barat ini, apapun bentuk KKN itu, karena kami sadar akan besarnya manfaat bagi masyarakat Muna Barat.

Sementara itu, Sekretrais Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti, Prof. Dr. Sutrisna Wibowo dalam sambutannya menyampaiakn terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan KKN Kebangsaan yang ke III ini. Terutama tentunya kepada Pemda Muna Barat dan Universitas Halu Oleo, serta MRPTNI yang menjadi penggagas kegiatan ini. KKN Kebangsaan adalah untuk membuka cakrawala berfikir mahasiswa, khususnya bagi mereka yang menunjukkan prestasi akademik yang baik karena disadari bahwa merekalah nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa ini dimasa yang akan datang. Untuk itu mereka harus dibekali dengan wawasan kebangsaaan yang baik sehingga nantinya dapat memahami persoalan yang dihadapi bangsa ini secara komprehensif.

Semantera Rektor Universitas Halu Oleo, Prof. Usman Rianse dalam sambutannya menyampaikan bahwa KKN kebangsaan ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan semua pihak, terutama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Perintah Kabupaten Muna dan seluruh jajarannya. Tidak lupa pula ia menyampaiak penghargaan dan terima kasih kepada seluruh panitia yang dikordinir oleh LPPM Universitas Halu Oleo.  Rektor melaporkan bahwa kegiatan ini melibatkan 20 PTN dan PTS di seluruh Indonesia, dan sebagian diantaranya berasal dari Pulau Sumatera seperti Universitas Andalas, dan Pulau Jawa seperti Universitas Negeri Yogyakarta, dan Pulau Sulawesi seperti Universitas Hasanuddin.  (Sekr MRPTNI melaporkan langsung dari Muna Barat)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RAPAT ANGGOTA MRPTNI, 18 SEPT 2015, TENTANG USULAN FORMULASI BOPTN 2016

Setelah tiga gelombang kelompok Rektor PTN diundang oleh Lembaga Legislatif dan Presiden, masing-masing pada tanggal 7 September 2015, Konsorsium PTN Wilayah Timur di Komisi XI DPR RI, tanggal  9 September beberapa Rektor diundang oleh Komisi X DPR RI, dan terakhir tanggal 10 September 23 Rektor makan siang dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, akhirnya MRPTNI memutuskan untuk melaksanakan Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 18 September 2015, dengan agenda utama, Format USULAN BOPTN 2016 kepada pemerintah.

Rapat ini sangat urgen dan strategis mengingat ketiga pertemuan sebelumnya tersebut hampir semuanya menyinggung masalah BOPTN selama ini. Beberapa PTN menganggap formula BOPTN yang digunakan selama ini  tidak berkeadilan dan cenderung memperlebar kesenjangan antara PTN yang sudah maju dengan PTN yang masih baru berkembang, apalagi PTN baru dan yang baru dinegerikan dari PTS.  Hadir kurang lebih 65 Rektor PTN, termasuk beberpa UIN/IAIN yang memang  juga anggota MRPTNI. Sebagian Rektor menyertakan PR/WR2 masing-masing agar substansi yang dibicarakan langsung mendapat tanggapan dari wakil rektor yang selama ini mengelola BOPTN di Perguruan Tinggi.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc yang juga adalah Rektor IPB. Prof. Herry membuka pertemuan dengan menyampaikan agenda-agenda strategis MRPTN yang sudah mendesak dilaksankan, namun yang lebih penting karena menyangkut keberlangsungan pengelolaan PTN adalah masalah BOPTN yang menjadi ramai didiskusikan beberapa hari terakhir ini. Ia memaparkan konsep simulasi perhitungan BOPTN 2016 yang diusulkan oleh Panja Komisi X DPR RI dengan tiga alokasi yaitu; alokasi dasar, alokasi insentif, dan alokasi afirmatif. Ketiga alokasi tersebut masing-masing disertai dengan variabelnya masing-masing, sehingga tinggal menetapkan indeksnya agar rumus dasar alokasi total BOPTN dapat dirumuskan.

Prof. Tian Beawati, Rektor Universitas Terbuka mengawali usulannya bahwa , agar alokasi Industri dan index mutu tidak dialokasikan dalam BOPTN, karena itu menjadi kualitas minimal PTN yang harus  dijaga. Bahkan Bidikmisi, afirmasi, TKI diluar negeri diusulkan dimasukkan dalam BOPTN. Sementara Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina berpendapat bahwa ada yang bisa dan ada yang tidak bisa terukur diantara indeks yang diusulkan itu. Indeks kemahalan misalnya juga masuk di insentif atau kebijakan khusus. Lalu bagaimana dengan perbedaan jenis PTN seperti PTBH, BLU, Satker, LPTK, PTN Baru dan lain-lain. Rektor Sulawesi Barat mengusulkan agar digunakan sistem fix dan variabel cost dalam pengalokasian BOPTN. Misalnya semua PTN apupun jenisnya diberi alokasi yang sama lebih dahulu (fix-cost), lalu veriabel insentif dan lain-lainnya dimasukkan dalam varibel cost. Pada umumnya PTN baru dan yang baru berkembang mempersoalkan kecilnya proporsi penerimaan BPTN selama ini dan dianggap tidak berkeadilan untuk memajukan PTN kecil. Mereka menuntut agar formulasi BOPTN 2016 lebih merata dan tidak terlalu ada gap dengan PTN besar yang sudah maju.  Bahkan Universitas Musamus Merauke dan PTN-PTN yang ada di Aceh mengusulkan ada otonomi khusus, karena disetiap kementerian kedua Provinsi tersebut selalu memperoleh kekhususan, kecuali di Kemristekditi.

Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga, Prof. Nasih menyampaikan bahwa diperlukan support bagi PTN kecil untuk lebih maju dan memerlukan dukungan BOPTN. Dilain pihak PTN yang sudah maju pun perlu mempertahankan mutu, khususnya penugasan agar dapat bertahan dalam rangking universitas internasional. Ini juga membutuhkan BOPTN yang tidak sedikit dalam rangka penugasan khusus tersebut. Untuk itu, diusulkan agar formulasi BOPTN 2016 tidak menyebabkan adanya PTN yang menerima lebih kecil dari tahun sebelumnya. Karena itu akan menurunkan reputasi kinerja dalam audit kinerja dimasa yang akan datang. ITB pun berpendapat sama yaitu, alokasi  2016 tidak boleh kurang dari 2015. Variabel dapat diusulkan sebanyak mungkin dan jangan membuat formula yang berlaku untuk semua, namun dibuat dalam klaster sesuai UU No 12 tahun 2012.

Mengingat alotnya diskusi para Rektor ini, maka Ketua MRPTNI menskorsing rapat untuk makan malam dan sholat magrib dengan agenda selanjutnya menyusun variabel alokasi sesuai dengan ketiga alokasi dasar tersebut, agar semua usulan PTN dapat diakomodasi. Hasil rapat selanjutnya berhasil menyusun varibel alokasi tersebut sebagai berikut;

ALOKASI DASAR:

  1. Indeks kemahalan wilayah
  2. Jenis Program Studi
  3. Jenis  PTN : PTN BH, PTN BLU, PTN Satker, PTN Baru, PTN Baru Konversi PTS ke PTN
  4. Keadaan SDM
  5. Jumlah Mahasiswa
  6. Biaya Kegiatan Belajar-Mengajar

ALOKASI INSENTIF (REWARD)

  1. Kerjasama dengan Badan Usaha/Pihak Ketiga
  2. Kerjasama dengan Pemda
  3. Capaian Akreditasi Institusi
  4. Capaian Akreditasi Program Studi
  5. Publikasi
  6. Paten
  7. Inovasi
  8. Pengabdian kepada Masyarakat
  9. Prestasi Kemahasiswaan
  10. Penerapan Remunerasi
  11. Hilirasi Hasil Riset

ALOKASI AFIRMASI:

  1. Alokasi Bidik Misi dan ADik
  2. Layanan Khusus/Afirmasi  TKI, 3T, Daerah Terisolasi
  3. Penelitian Dosen Muda
  4. Penugasan PNS yang bertugas di Daerah Khusus
  5. Penugasan PTN masuk 500 WUR
  6. Layanan Teaching Hospital
  7. Peningkatan Akreditasi (dg catatan jika dialokasikan dalam program khusus maka  tidak dimasukkan)
  8. Proporsi Jumlahb Mahasiswa yang membayar pada tingkat satu dan dua

Usulan:

Fleksibilitas BOPTN juga untukhonorarium/renumerasi  PNS

Rapat akhirnya menyepakati bahwa :

  1. Alokasi dasar; alokasi insentif dan Alokasi Afirmasi DAPAT DITERIMA
  2. Veriabelnya memerlukan elaborasi; namun jangan sampai salah, misalnya kerjasama industri yang memang di encourage oleh negara
  3. Jangan sampai alokasi 2016 lebih rendah dari 2015
  4. Meletakkan BOPTN sesuai dengan operasionalnya

Hasil keputusan rapat ini kemudian diserahkan ke Tim POKJA PR/WR2 BOPTN 2016 yang langsung dibentuk malam itu juga, dan dipimpin oleh WR2 Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok, ST., MT. Adapun anngota Pokja ini adalah PR/WR2 UGM, UNPAD, IPB, ITB, UNNES, UNSRI, UNM, UNIMA, UNIB, ISI DENPASAR, UBB, dan PENS Surabaya, dan segera menggelar rapat pada tanggal 28 September di Batam. (Sekr. MRPTNI melaporkan lansung dari Jakarta)

Posted in Uncategorized | Leave a comment