RAPAT ANGGOTA MRPTNI Menaggapi isu-isu strategis perguruan tinggi

Century Park Hotel, Senayan, 11 Juni 2016

Rapat dipimpin oleh Ketua MRPTNI, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc dengan Moderator, Sekretaris Jenderal MRPTNI, Prof. Dr. Ir, H. Usman Rianse, MS

Ketua MRPTNI menyampaikan terima kasih atas kehadiran para rektor anggota MRPTNI dan kesediaan Panitia SBMPTN untuk melaksanakan agenda “back to back” dengan Rapat MRPTNI. Selanjutnya ketua MRPTNI menyampaikan bahwa wacana Rektor Asing, sudah di ralat oleh menteri menjadi “professor import”, sehingga ketua MRPTNI berpendapat  tidak perlu direspons karena Professor asing yang “achievement”-nya “excellent”, ada positifnya, namun “timing” dan kondisinya belum tepat untuk dilakukan dalam waktu dekat. Permasalahan PT di Indonesia seperti bidikmisi, tunjangan kinerja lebih perlu mendapatkan prioritas untuk diselesaikan dibandingkan dengan isu-isu yang tidak jelas urgensinya. Untuk itu rapat diarahkan untuk membahas :

a. Anggaran Sarpras yang dihilangkan yang dapat berakibat menganggu proses belajar mengajar

b. Untuk memenuhi presyaratan Subsidi SNMPTN/SBMPTN, MRPTNI diminta untuk menyusun rencana strategis pengembangan seleksi masuk PT.

Selain itu Ketua MRPTNI menyarankan :

  1. Agar  diinvetarisris, pendaftar Bidikmisi yang gagal mendapatkan Bidikmisi, setelah melalui proses verifikasi untuk disampaikan ke Presiden/Kementrian/DPR.
  2. Koreksi skema Bidikmisi yang menyamaratakan beasiswa dan sudah disampaikan untuk mengakomodasi pola LPDP.
  3. Opsi seleksi masuk perguruan tinggi tanpa subsidi perlu dipikirkan. 

Peserta rapat dalam tanggapannya menyampaikan bahwa;

Peserta rapat, yaitu para rektor PTN, mengusulkan agar MRPTNI melakukan pendekatan atau meminta waktu menghadap Presiden, DPR, atau Kementrian terkait, karena permasalahan-permasalahan yang muncul jika dibiarkan akan meledak di masa mendatang. MRPTNI perlu secara resmi menyatakan sikap tentang hal-hal yang lebih fundamental terhadap perkembangan bangsa disampaikan kepada Lembaga Tinggi Negara. Karena ada indikasi bahwa ada ketidak pedulian pemerintah terhadap tantangan perkembangan pendididkan tinggi. Disatu pihak diminta untuk bersaing menuju WCU, disisi lain anggaran pendidikan semakin dikurangi setiap tahunnya. Perlu dikaji apakah benar minimal 20% dana pendidikan itu sudah terpenuhi. Kenyataannya, anggaran pendidikan 20% yang dialokasikan pada PT kurang dari 10%, padahal diperlukan sekitar 30% dari Anggaran Nasional

Dana Sarpras akan menjadi masalah dikemudian hari  karena beberapa PTN sudah dalam proses pelelangan dan sudah bergulir. Jika benar dana sarpras tahun ini tidak ada, lalu bagaimana dengan biaya pelelangan yang sudah terlanjur dilaksanakan. Masalah Sarpras adalah masalah serius, terutama untuk bangunan lanjutan.  Jika bangunan yg sudah tiga tahun belum bisa dimanfaatkan, maka dapat dikategorikan korupsi/pemborosan. Istilah sarpras sebaiknya diganti saja dengan infrastruktur agar masuk dalam skala perioritas pembangunan pemerintah dan tidak disalah persepsikan. Dengan demikian sikap tegas MRPTNI mutlak diperlukan dengan lebih dahulu membentuk tim kecil yang mengkaji semua masalah secara komprehensif.   Diperlukan Mapping permasalahan dan membantu Menteri menyampaikan permasalahan bangsa kepada Pimpinan negara.

Isu berikutnya adalah, proses penerimaan mahasiswa baru yang sepenuhnya seharusnya menjadi otonomi PT. Jika dananya berasal dari pemerintah dan kurang lancar penyalurannya, dapat menjadi malapetaka bagi PTN. Padahal disatu sisi sebagian masyarakat mampu membiayai seleksi masuk PTN. Sensus kemampuan ekonomi orang tua siswa kelas 12 diperlukan, untuk mengetahui secara jelas dan menjadi data base nasional. Untuk itu MRPTNI perlu mulai mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi pemerintah terhadap otonomi perguruan tinggi. Perlu menguraikan dengan jelas tentang otonomi PT kepada seluruh “stakeholder” agar intervensi dapat dikurangi. Persoalan otonomi terlalu banyak diintervensi contoh terakhir adalah pemberian Doktor Honoris Causa harus dinilai oleh Menteri dan disetujui pula oleh Menteri.

Isu berikutnya adalah BKT yang jauh lebih tinggi dari UKT. Dengan demikian perlu diperjuangkan,  beberapa alternatif untuk membuka peluang sumber dana pada saat dana negara tidak tersedia untuk menutupi selisih BKT-UKT. Diusulkan peninjauan kembali UKT dan memberikan otonomi kepada PT untuk berupaya kreatif memenuhi keperluan pengembangan PT dengan pengawasan dari pemerintah. Menggaris bawahi usulan peninjauan kembali UKT dan BOPTN

diusulkan agar Menteri selalu didampingi secara substansial oleh MRPTNI jika menyampaikan kebijakan kepada publik. Contohnya beasiswa PPA yang cukup strategis, dan telah memberikan motivasi serta insentif bagi mahasiswa yang aktif. Begitu juga alokasi Bidikmisi, ini jangan dihilangkan  atau dialihkan ke swasta secara serta merta oleh kementerian. Jadi perlu diformulasikan, sikap kita sesungguhnya seperti apa?, perlu ada kesamaan pendapat dengan Menteri, dan dipastikan Menteri berpihak pada kemajuan pendidikan. Jangan jadikan PTN sebagai Jawatan saja, artinya otonomi harus menjadi hal yang utama. Jadikan MRPTNI sebagai mitra kerja Kementrian, setiap kebijakan kementrian harus atas persetujuan MRPTNI, agar ada resume kemudian di“press conference” menjadi sikap MRPTNI.

Isu selanjutnya adalah masalahan perlindungan Guru dan Dosen, yang juga perlu advokasi dari MRPTNI.

Kesimpulannya adalah, apa yang akan disampaikan diupayakan agar bukan hal yg “demanding” tapi inspiring dan solutif. PTN dan MRPTNI adalah alat pemersatu bangsa. SN-SBMPTN secara tidak langsung juga menjadi pemersatu bangsa. Ranking PT hanya politik internasional terkait promosi agar PT dikenal di tempat lain, sedangkan pendidikan adalah manfaat bagi bangsa.

Jadi yang harus diperjuangkan adalah otonomi dan bahwa harus inspiring cara menyampaikannya dalam konteks pembangunan bangsa. Harus ada gagasan yang dasarnya adalah “evident” dan “trend” dan “academic sound”, “knoledge base”, “evidence base”.

Menanggapi hasil diskusi tersebut, ketua MRPTNI memutuskan bahwa:

Untuk Jangka Pendek

  1. Perlu dilakukan koordinasi dengan LPDP, terkait UKT dan Bidikmisi.
  2. Usulan kepada Kementrian untuk penajaman kebijakan terkait sarpras dan bidikmisi.
  3. Mengusulkan kepada President tentang alokasi anggaran pendidikan 20%  agar benar-benar sesuai dengan kenyataan.
  4. Pembentukan tim Sensus kemampuan ekonomi siswa kelas 12 di seluruh Indonesia
  5. Perlindungan Guru dan Dosen

Untuk itu akan dibentuk beberapa tim antara lain :

Tim 1.
Mendalami Alokasi APBN 20% (yg tidak termasuk Gaji Guru dan Pendidikan kedinasan), bagaimana mappingnya alokasinya apakah sudah sesuai.

Tim 2.
Menyusun unit cost ideal penyelenggaraan perguruan tinggi dari PT.  Negara dapat menambahkan kekurangannya. Akan lebih fleksibel jika Bidikmisi  dan UKT menggunakan skema LPDP.

Tim 3.
Perlindungan Guru dan Dosen

Skretaruat MRPTNI, melaporkan dari Jakarta.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ocean Leader Forum dan Penandatanganan MoU antara KSAL dengan MRPTNI

TNI-AL menggandeng perguruan tinggi kembangkan penelitian kemaritiman. Hal ini ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman antara Kepala Staf AL, Laksamana TNI Ade Supandi dengan Ketua MRPTNI, Rektor IPB, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, M.Sc, diatas kapal KRI Banda Aceh 539 Kamis 28 Januari 2016 yang sedang berlayar di teluk Jakarta Utara.

Turut hadir dalam pelayaran ini beberapa Rektor PTN anggota MRPTNI, antara lain Rektor Universitas Terbuka, Rektor Universitas Malikussaleh, Rektor Universitas Riau, Rektor Universitas Bengkulu, Rektor Universitas Airlangga, Rektor Universitas Trunojoyo, Rektor Universitas Teuku Umar,  Rektor Universitas Sulawesi Barat, Rektor Universitas Borneo, Rektor ISBI Bandung, Rektor UPVN Yogyakarta, dan beberapa Wakil Rektor dari PTN anggota MRPTNI. Jumlah peserta yang hadir adalah 456 orang dari berbagai kalangan, antara lain para Rektor dan Wakil Rektor PTN, Dekan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Seluruh Indonesia, Student Maritime Youth Forum, Forum Bisnis Maritim, Jajaran Pimpinan IPB, Peneliti kemaritiman dari berbagai PT, dan para perwira TNI AL.

Ketua Panitia Dr. Lucky Adrianto, yang juga Dekan FKIP IPB melaporkan bahwa tujuan pelaksanaan Ocean Leader Forum ini adalah untuk membentuk platform bersama antara PTN dengan TNI-AL dalam sektor pengembangan sains dan teknologi kemaritiman dan riset  kelautan. Disamping itu juga diharapkan terciptanya sinergitas dengan para stakeholder kemaritiman dalam implementasi keilmuan, bisnis, dan sains-teknologi. Untuk itu dilakukan  Paralell Session antara lain; Rapat MRPTNI, Rapat Pimpinan IPB,  Forum Dekan FIKP, Student Maritime Youth Forum, Rapat Forum senat GB IPB, Forum Bisnis Maritim (Kadin), dan  Sekolah Bisnis.

Prof. Herry dalam sambutannya menyampaikan bahwa, acara ini sangat luar biasa karena adalah kali pertama, MRPTNI  melakukan MoU diatas kapal  perang yang merupakan karya  anak bangsa. Oleh karenanya, ini menjadi semangat kita untuk terus tertantang mengembangkan teknologi yang kita miliki untuk kemakmuran bangsa.  Karunia luas laut kita mudah-mudahan dapat dimanfaatkan melalui kerjasama ini. Ketua MRPTNI selanjutnya menyampaikan apresiasi atas dedikasi TNI angkatan laut dengan kinerjanya yang luar biasa selama ini, termasuk dalam kegiatan patroli di laut yang begitu luas, demi keamanan Negara dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kegiatan riset perguruan tinggi harus dapat memanfaatkan rutinitas TNI-AL dalam mengawal dan mengawasi potensi kemaritiman yang kita miliki. Itulah perlunya kerjasama ini, agar perguruan tinggi dapat mensinergikan kegiatan TNI-AL seperti survey wilayah territorial menjadi bagian riset perguruan tinggi yang kreatif dan inovatif. Sumber daya manusia di PT hanya dapat diandalkan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Bangsa kita pasti sanggup asalkan didasarkan pada sains dan knowledge. Kerjasama ini diharapkan dapat menyatukan berbagai kepentingan sektoral dan kepentingan jangka pendek masing-masing institusi agar dapat mendukung suatu kepentingan bersama yaitu kepentingan nasional jangka panjang.

KASAL, Laksamana TNI Ade Supandi dalam sambutannya menyampaikan bahwa tidak dapat dipungkiri adanya hubungan yang sangat kental antara angkatan laut, perguruan tinggi dan pengusaha dalam upaya pengembangan potensi maritime kita. Ketiganya memerlukan sinergitas untuk menghasilkan teknologi untuk kemakmuran bangsa. Kalau ada angkatan laut yang canggih, sudah dapat dipastikan bahwa disitu juga ada perguruan tinggi dan industri yang canggih pula.  Konsep keamanan bukan berarti meniadakan pelanggaran saja, tetapi konsep keamanan maritime sekarang adalah bagaimana sumber daya maritime kita  dapat menciptakan kesejahteraan. Kekuatan maritime sangat tergantung pada perhatian kita akan sumberdaya maritime. Kita tau nenek moyang kita sudah memiliki budaya maritime sejak dulu sehingga budaya maritime merupakan fondasi Negara kita sebagai salah satu Negara maritime dunia. Untuk melestarikan budaya maritime dan pengembangannya bagi kesejahteraan bangsa, maka hanya dapat dicapai melalui pendidikan dan penyiapan infrastruktur kemaritiman. Untuk itu Kasal mengharapkan agar kerjasama ini menghasilkan jabaran-jabaran dan tingkat lanjut di semua PTN dalam bentuk implementasi dan ada evaluasi manfaat agar kita sejahtera di,- dan dari laut. (Sekretariat MRPTNI melaporkan langsung dari atas KRI Banda Aceh)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The 3rd Joint Working Group JAPAN – INDONESIA Conference Hokkaido Japan 2015

Konferensi Internasional the 3rd JWG JAPAN – INDONESIA adalah konferensi ketiga kalinya bagi para Rektor PTN Indonesia dengan para University President Jepang, yang dilaksanakan di Hokkaido University 2015. Konferensi kali ini digelar dengan tema; “Collaboration in Research and Education for Sustainable Society”. Konferensi pertama dilaksanakan di Nagoya University pada tahun 2012, dan konferensi kedua di UGM pada tahun 2013. Pada awalnya konferensi dilakukan dalam bentuk annual meeting, namun pada konferensi ketiga ini disepakati dilaksanakan 2 tahun sekali mengingat padatnya konferensi internasional yang dilakukan oleh kedua negara.

Konferensi ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan Perguruan Tinggi kedua negara, menghadapi era globalisasi. Disamping itu, diharapkan dapat menjadi penghubung antara penelitian inovatif di perguruan tinggi kedua negara dengan dunia industri untuk kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang arif dan berkelanjutan. Peserta terdiri atas 28 Perguruan Tinggi di Jepang dan 23 Perguruan Tinggi Indonesia.

Konferensi berhasil menciptakan hubungan yang erat dan meletakkan dasar yang kuat melalui kerjasama antar perguruan tinggi Indonesia-Jepang. Melalui konferensi ini, kerjasama perguruan tinggi yang sudah terjalin sebelumnya semakin dipererat, dan sekaligus mengajak perguruan tinggi lainya yang belum bekerjasama dengan perguruan tinggi di Jepang, untuk membangun sinergitas melalui kerjasama yang saling menguntungkan guna menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju pesat.

Kerjasama yang telah dibangun oleh perguruan tinggi kedua negara  selama ini telah memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang seperti; pengembangan mutu pengelolaan pendidikan tinggi; memperkuat kerjasama penelitian; memperkuat kerjasama publikasi; akselerasi inovasi kewirausahaan dan industri; dan program pengembangan masyarakat.

Konferensi dilaksanakan di Keio Plaza Hotel pada tanggal 5 November 2015 dan Hokkaido University Conference Hall pada tanggal 6 November 2015. Acara dibuka oleh President Hokkaido University, Dr. Keizo Yamaguchi dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Delegasi Indonesia, Ketua MRPTNI, Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc, Sambutan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diwakili oleh Sekretaris Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Ph, dan Sambutan Deputy Director Higher Education Policy Planning Devision, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology JAPAN, Ms. Noriko SUZUKI.

Keynote speech disampaikan oleh Dr. Michinari Hamaguchi,  President of Japan Science and Technology Agency (JST),  dengan judul : STI, (Science, Technology and Innovation) Policy in Japan; Overview of Japanise Funding for Innovation.

Pada parallel working group sessions, presentasi dibagi menjadi tiga group yaitu;

1. Group 1.a. Education Collaboration
     Chair : Mery Napitupulu (Taddulako University)
Co-Chair: Taiji Furusawa ( Hitotsubashi University)

     Presenters:

  1. Prof. Osamu Kobayashi, Ehime University
  2. Prof. Takashi Hayashita, Sophia University
  3. Prof. Muhammad Basir Cyio, Taddulako University
  4. Prof. Toru Aoyama, Tokyo University of Foreign Studies
  5. Prof. Abdul A’la, UIN Sunan Ampel Surabaya
  6. Prof. Koji Hisatake, University of Tsukuba
  7. Prof. Adi Zakaria Affif, University of Indonesia

2. Group 1.b. Education Collaboration
     Chair Prof. Badia Perizade, Sriwijaya University
     Co-ChairProf. M. Moriyama, Nanzan University
        
     Presenters:

  1. Hisataka Morikwaki, Gifu University
  2. Kazunori Uchida, Kobe University
  3. Ellen J. Kumaat, Sam Ratulangi University
  4. Hideki Hayashi, Meiji University
  5. Ahmad Muslim, Sriwijaya University
  6. Toshiya Ueki, Tohuku University

3. Group 2. Research Collaboration
     Chair Dr. Rudianto Amirta, Mulawarman University
     Co-ChairDr. Ichiro Uyeda, Hokkaido University
        
     Presenters:

  1. Prof. Usman Rianse, Halu Oleo University
  2. Prof. Yasuyuki Kono, Kyoto University
  3. Prof. Budu Mannyu, Hasanuddin University
  4. Prof. Aya Okada, Nagoya University
  5. Prof. Cahyo Yusuf, Tidar University
  6. Prof. Katsuyoshi Kondoh, Osaka University
  7. Prof. Muhammad Amin, Universitas Airlangga
  8. Prof. Reiko Aoki, Kyushu University
  9. Prof. Syasfir Akhlus, University of Maritime Raja Ali Haji
  10. Prof. Sari bahagiarti Kusumayudha, University of Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

4. Group 3. Industry and University Cooperation Innovation
     Chair Prof. Oue Hiroki, Ehime University
     Co-ChairProf. Sutarto Hadi, Lambung Mangkurat University
        
     Presenters:

  1. Prof. Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, Ciba University
  2. Dr. Edy Hartulistiyoso, Bogor Agricultural University
  3. Prof. Wake Taiji, Hirosaki University
  4. Prof. Jony Hermana, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
  5. Prof. Sumi Yoshihiko, Hokkaido University
  6. Prof. Samsul Rizal, Syiah Kuala University
  7. Prof. Hozumi Naohiro, Toyohashi Iniversity of Technology

Pada hari kedua digelar summary of parallel working group sessions, dan diakhiri dengan penutupan konferensi oleh President Hokkaido University.

Peserta Indonesia
 

Peserta Jepang


Hasil konferensi

Topik-topik yang diperioritaskan kedepan adalah ; I-U Cooperation in innovation;
“I-U Cooperation untuk mitigasi dan meminimalkan dampak bencana alam, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor dll, untuk melindungi masyarakat.

Contoh kerjasama; Subyek pendidikan dan penelitian  (Japan and Indonesia, Industry and University) dengan topik;

  • Teknologi Remote sensing
  • Teknologi prediksi yang berbasis pada penelitian ilmiah
  • Pendidikan dan pemahaman yang mendasar bagi masyarakat

Arah dari topik ini akan sangat tergantung pada Proyek “the 5th Science and Technology Basic Plan FY2016-2020”

The 5th Science and Technology Basic Plan (FY2016-2020)
Memfokuskan tiga pilar (tentative)

  1. Upaya-upaya terhadap penciptaan industri masa depan yang berbasis pada perubahan sosial menuju era revolusi industri.
  2. Upaya-upaya melakukan inisiatif dan resolusi kedepan terhadap isu-isu sosial dan ekonomi.
  3. Upaya-upaya untuk memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang tidak diperkirakan.

Pengembangan sistem inovasi untuk mendorong siklus pertumbuhan positif SDM, ilmu pengetahuan dan sumber dana yang mendukungnya.

Kesimpulan  Konferensi

Dr. Ichiro Uyeda, Executive and Vice Prosident, Hokkaido University
University Collaborations on Global Issues for Future Sustainable Society

  1. Berbagai macam model kerjasama telah dikembangkan baik disektor pendidikan maupun penelitian
  2. Banyak Perguruan Tinggi Negeri Baru di Indonesia; peluang dan tantangan
  3. Peluang membangun kerjasama baru PT kedua negara
  4. Penelitian Inovasi harus berkontribusi pada kepentingan masyarakat

PENDIDIKAN

  • Program kerjasama pendidikan
  • Program pertukaran mahasiswa internasional
  • Program Double Degree
  • Program Joint Degree
  • Program Internship

PENELITIAN

  • Penelitian pada ketahanan SD yang berkelanjutan
  • Ketahanan energy
  • Aliansi Academia-industry
  • Institusi Satellite dan joint laboratory

KERJASAMA INDUSTRI DAN PERGURUAN TINGGI DIBIDANG INNOVASI

  • Kerjasama penelitian
  • Kontribusi pada masyarakat setempat
  • Penanggulangan bencana alam
  • Internship

(Sekretariat MRPTNI melaporkan langsung dari Hokkaido, Japan)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

10th CUPT-CRISU Conference IPB 2015

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) atau Council of Rector of Indonesia State University (CRISU) dan Council of University President of Thailand (CUPT) kembali menggelar konferensi internasional ke 10 dengan topik: “Enhancing Management and Leadership of Indonesian and Thai Universities towards the Implementation of Bandung Message 2015 to Strengthen South-South Cooperation” pada tanggal 27-29 Oktober 2015 bertempat di Ballroom A, IPB International Convention Center, IPB Baranangsiang, Bogor.

The 10th CRISU-CUPT International Conference merupakan konferensi yang diadakan oleh Peguruan Tinggi Negeri Indonesia dan Thailand dengan tujuan meningkatkan hubungan dan kerjasama pendidikan tinggi pada masing-masing Negara. Konferensi secara resmi dibuka oleh Prof Ali Ghufron Mukti selaku Direktur Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Dalam sambutannya Prof Ali Ghufron mengangkat tema besar konferensi tersebut yaitu “Spirit of Bandung Message 2015 in Enhancing Management and Leadership of Asia and Africa Universities”. Hadir dalam acara tersebut sekaligus memberikan sambutannya antara lain Rektor IPB yang juga Ketua MRPTNI/CRISU Prof. Dr. Ir. Herry Suhardyanto, M.Sc, Duta Besar Thailand untuk Indonesia Paskorn Siriyaphan dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Lutfi Rauf.

Pada sesi “Plenary Meeting”, rapat dipimpin oleh Secretary General Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) Prof. Ninnat Olanvoravuth membahas tentang “Management and Leadership of Human Resources, Innovation and Technology in Indonesian and Thai Universities: Challenge and Opportunity” oleh Chairman of CRISU dan CUPT. Dalam sesi parallel selanjutnya, para peserta dibagi menjadi 3 forum besar diskusi, yaitu Forum Rektor (Rector Forum), Forum Dekan (Dean Forum) dan Forum Mahasiswa (Student Forum), yang nantinya masing-masing forum tersebut akan menghasilkan satu rumusan yang akan dideklarasikan pada Plenary Wrap-UP yang merupakan salah satu hasil konferensi ini.

(Direktorak Kerja Sama dan Program Internasional IPB)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI X DPR RI DENGAN MAJELIS REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI INDONESIA, 12 OKTOBER 2015

Dalam rangka pembahasan APBN 2016 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Komisi X DPR RI yang rencanaya dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015, pihak Panja BOPTN 2016, Komisi X DPR RI mengundang Pengurus MRPTNI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang formulasi alokasi anggaran BOPN 2016 di Perguruan Tinggi pada Selasa, 12 Oktober 2015.  Seiring dengan itu, pihak MRPTNI sebelumnya telah membentuk POKJA BOPTN 2016 yang anggotanya terdiri atas para PR/WR2 PTN dengan ketua,  Eduart Wolok, ST., MT, Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo dan Sekretaris Dr. Qayim, Sekretaris Institut, IPB. Hadir dalam RDP tersebut sejumlah Rektor Pengurus MRPTNI, walaupun Ketua Umumnya Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto berhalangan hadir karena sedang mengikuti acara di luar negeri pada saat yang sama. Demikian pula Sekjen MRPTNI, Prof. Dr. H. Usman Rianse juga berhalangan hadir karena sedang dalam suasana berduka cita.

Pengurus MRPTNI diwakilkan kepada Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Sementara Panja BOPTN 2016, Komisi X dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari  yang juga ketua Komisi X dan sekaligus memimpin sidang. Sidang dibuka oleh ketua dan langsung mempersilahkan kepada delegasi MRPTNI untuk menyampaikan format usulan BOPTN 2016. Melalui berbagai tanya jawab yang intens, maka RDP memutuskan beberpa hal menjadi kesimpulan rapat sebagai berikut ;

  1. Panja BOPTN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia  atas bahan paparan, presentsai, usulan formulasi BOPTN, dan usulan mekanisme penetapan formula alokasi BOPTN 2016.
  2. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia mengajukan kepada Komisi X DPR RI atas usulan anggaran BOPTN tahun 2016 melalui surat No. 337/MRPTNI/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015, perihal Usulan BOPTN 2016 yang diperlukan sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 5.504.327.294.970,- (Lima triliun lima ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
  3. Terkait dengan poin 2, Panja BOPTN Komisi X DPR RI mengharapkan kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia untuk menyampaikan rincian perhitungannya menurut jenis PTN secara lengkap per-PTN kepada Panja BOPTN Komisi X DPR RI sebelum tanggal 16 Oktober 2015, dimana rincian usulan tersebut akan dijadikan dasar pembahasan dan penetapan RAPBN TA 2016 Kemristekdikti dalam Rapat Kerja dengan Menristekdikti RI pada tanggal 20 Oktober 2015.
  4. Panja BOPTN Komisi X DPR RI akan memperjuangkan usulan yang disampaikan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri  Indonesia  pada saat pembahasan dan penetapan RAPBN kemristekdikti TA 2016 dan para Rektor PTN Indonesia mensosialisasikan hal ini kepada sivitas akademika.

Sekretariat MRPTNI melaporkan langsung dari Jakarta.

Posted in Uncategorized | Leave a comment