Kementerian Agama (Kemenag) udah keluarkan Rujukan Pendaftaran Kembali Surat Info Tercatat (SKT) buat ormas Front Pembela Islam (FPI) .

Sekjen Kemenag, M Nur Kholis Setiawan mengemukakan kalau surat dikeluarkan lantaran FPI udah penuhi syarat-syarat permintaan rujukan organisasi kemasyarakatan (organisasi masyarakat) yang dirapikan dalam Ketetapan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019.

Simak juga :surat pernyataan kesanggupan
” Semuanya syarat-syarat yang dirapikan dalam PMA 14/2019 udah dipenuhinya oleh FPI. Sampai, kami mengeluarkan rujukan pendaftaran kembali SKT-nya, ” kata M Nur Kholis di Jakarta, Kamis (28/11/2019) .

Dia memperjelas, ada sejumlah syarat-syarat yang dirapikan dalam PMA itu, salah satunya dokumen partisan yang termasuk akte pendirian, program kerja, fomasi pengurus, surat info berada, NPWP, surat pengakuan tak dalam konflik kepengurusan atau dalam masalah pengadilan.

Setelah itu, surat pengakuan kesanggupan menyampaikan aktivitas serta surat pengakuan setia terhadap NKRI, Pancasila, serta UUD 1945, dan tak melaksanakan aksi yang melanggar hukum.
” Syarat-syarat itu udah dipenuhi FPI, termasuk juga pengakuan setia terhadap NKRI, Pancasila, serta UUD 1945, dan tak melaksanakan aksi yang melanggar hukum. Surat pengakuan kesetiaan itu udah dibikin FPI di atas materai, ” ujarnya.

” Kami mengeluarkan surat rujukan itu lantaran hal semacam itu berubah menjadi sisi dari kepatuhan atas layanan publik yang wajib kami melakukan, ” pungkasnya.

Ujarnya, tiap-tiap ormas yang setia pada pilar bangsa, miliki hak yang sama buat berserikat serta kumpul, termasuk juga memberikan saran. Akan tetapi, semua mesti dilaksanakan sama dengan keputusan perundang-undangan. Berubah menjadi keharusan Kemenag jadi institusi pembina buat merangkul seluruhnya.

Artikel Terkait : surat keterangan kerja bahasa inggris

” Siapa lantas yang setia NKRI, Pancasila, serta UUD 1945, mesti diterima, dirangkul, dibina, serta dibawa kerjavsama agar dapat turut bangun bangsa, ” paparnya.

Dia memberi tambahan, ” Apabila ada pelanggaran hukum, jadi berikan ke aparat lantaran kita semuanya sama di mata hukum, tak ada beda. Tersebut mengapa pada klausul rujukan pun dijelaskan apabila ada penyalahgunaan, penyelewengan, serta pelanggaran hukum, rujukan ini dapat dicabut sesuai sama ketetapan perundang-undangan. “

Kekuasaan Kemenag, lanjut ia, sebatas menerbitkan rujukan. Rujukan itu sebatas salah satunya prasyarat dari demikian syarat-syarat yang wajib dipenuhinya oleh organisasi masyarakat bila mau perpanjang SKT.

” Rujukan Kemenag udah diberikan ke Kemendagri. Mengenai penerbitan SKT, itu berubah menjadi kekuasaan mutlak Kemendagri, ” tegasnya.

” Kemenag ke depan bakal konsentrasi pada usaha moderasi beragama. Semua Organisasi masyarakat bakal dibawa, tak kecuali FPI apabila udah memperoleh izin dari Kemendagri biar berbarengan bangun NKRI, ” jelasnya.