Paniradya Pati, Beny Suharsono, pastikan beralihnya nomenklatur desa jadi kalurahan di DIY tidak berefek ke pencairan dana desa dari Kementerian Desa Pembangunan Wilayah Ketinggalan serta Transmigrasi.

598

“Kan pertanyaannya diawalnya, jika (nomenklatur) beralih dari desa ke kalurahan apa kelak masih memperoleh dana desa? Ya masih,” kata Beny dalam pertemuan wartawan di Media Center Kepatihan Kantor Gubernur DIY, Senin (2/12/2019).

Baca Juga : Biaya Kuliah UIN Jakarta

“Wong kita (Pemda DIY) tidak mengubah konstruksi fundamen atas kodifikasi mengenai desa. Jadi statusnya masih disana, wilayahnya masih disana, masyarakatnya warga yang sama,” sambungnya.

Beny menjelaskan, gagasan pergantian nomenklatur kecamatan serta desa di DIY dengan setahap mulai akhir 2019 sampai 2020 akan datang sudah ditanyakan ke pemerintah pusat.

“Jadi tidak ada keragu-raguan. Ini (pergantian nomenklatur kecamatan serta desa) juga ditanyakan ke pemerintah pusat, agar semuanya menyambung, demikian,” tuturnya.

Sekarang Pemda DIY tengah memperdalam gagasan pergantian nomenklatur kecamatan serta desa. Pemda terus menggerakkan supaya pemerintah kabupaten/kota segera mengakhiri ketentuan wilayah (perda) mengenai kelembagaan itu.

“Kami sedang mengakselerasi penyelesaian atas perda-perda yang belum usai mengenai kelembagaan di kabupaten serta sampai ke desa. Ini sedang kami kerjakan,” ujarnya.

Baca Juga : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dikabarkan awalnya, Pemda DIY merencanakan mengubah nomenklatur kelembagaan kecamatan serta desa. Pergantian itu berdasar pada UU Nomor 13/2012 mengenai Kelebihan DIY serta Pergub No 25 tahun 2019.

Dalam Pergub No 25 tahun 2019, nama kecamatan di kabupaten akan menjadi Kapanewon, serta di kota menjadi Kemantren. Untuk camat di kabupaten jadi Panewu serta di kota jadi Mantri Pamong Praja.

Selanjutnya desa di kabupaten menjadi kalurahan, dengan kepala kalurahan disebutkan lurah. Sesaat untuk kelurahan di kota tidak alami pergantian nomenklatur baik di kelembagaan atau jabatannya.