Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengurus hukum, HAM, serta keamanan, Wayan Sudirta mengaku wawasan yang dilemparkan Kompolnas itu mengagetkan. “Tetapi ide ini jika ingin fair ada bagian positifnya ,” katanya.

23

Sudirta menyebutkan dari bagian profesionalitas, masalah pidana bila dilimpahkan ke Polres penanganannya tentu dengan tehnis yuridis tambah lebih baik. Begitupun dari sisi pengawasan pada anggota reserse dikasih pekerjaan mengatasi. “Dari bagian HAM pasti juga lebih baik,” kata Sudirta.

Tetapi ide Kompolnas itu kata Sudirta masih memerlukan analisis dalam. “Ada pertentangan dengan prinsip reformasi khususnya terkait dengan otonomi wilayah. Lantas bagaimana service polisi supaya bertambah. Saya anggap kurang perlakuan masalah pidana itu diatasi Polres saja,” katanya.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNY

Jika tiap tindak pidana penanganannya dibawa ke Polres, Sudirta cemas tenggang kendalinya jadi panjang. Malah akan mempersulit capaian kerja polisi yang ingin mengakhiri masalah secara cepat.

“Warga akan disulitkan. Khususnya yang ingin memberikan laporan masalah. Berapakah ongkos yang perlu dikeluarkan?” kata Sudirta. “Jangan pikirkan Indonesia ini seperti di Jakarta.”

Sudirta memiliki pendapat daripada memangkas wewenang itu, lebih baik mengoreksi kebijaksanaan membidik Polsek mengakhiri masalah. “Tujuannya kemungkinan baik. Tetapi di lapangan makin banyak jeleknya dibanding lebih baiknya. Kelak reserse yang ingin memiliki rekam jejak sampai sasaran jadi brutal untuk menangkapi orang.”

Berkaitan masalah “sasaran” yang dikritisi Sudirta, Poengky memiliki pandangan seharusnya sasaran dirubah. Dari jumlahnya masalah pidana yang diterima serta dituntaskan jadi perlindungan, service serta pengayoman yang lebih baik. Sasaran masih diperlukan untuk meningkatkan kapasitas bertambah baik.

“Contohnya sasaran wilayahnya aman curanmor dengan berapakah kali patroli? Sasaran wilayahnya tidak ada perselisihan sosial, karena itu berapa kali sambang sapa salam serta senyum pada warga? Dan berapakah kali kisruh-kisruh kecil bisa dituntaskan dengan restorative justice,” tutur Poengky.

Baca Juga : Universitas Negeri Yogyakarta

Sesaat pengamat kepolisian, Alfons Loemau mengatakan untuk penyelamatan serta mencegah kejahatan, polisi memerlukan pengumpulan data serta info daerah. Data serta info ini yang selanjutnya dikaji. Pekerjaan ini menurut Alfons sebuah pekerjaan penyidikan.

“Nah jika nyatanya wewenang lidik dihapus bagaimana anggota Polsek dapat lakukan mencegah kejahatan,” tutur Alfons yang pernah memegang Kepala Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat.”Menahan kejahatan itu tidak dapat dikerjakan dengan cuma sekedar duduk saja di pos pengamanan.”

Bekas anggota polisi dengan pangkat paling akhir Komisaris Besar itu mengkritik dorongan untuk memakai prinsip restorative justicer. Menurut Alfons ide ini memerlukan ketentuan perundangan untuk proses implementasi. Tanpa ada itu cara itu malah akan memunculkan ketidakpastian hukum.

“Restorative justice ini bisa saja multitafsir. Tiap orang memiliki kebijaksanaan sendiri. Bisa-bisa di setiap Polsek beda aplikasi serta implementasi. Atau ubah pimpinan Polsek, beda kebijaksanaannya dalam masalah yang sama. Dapat dipikirkan kericuhan yang dapat muncul,” tutur bekas dosen Perguruan Tinggi Pengetahuan Kepolisian ini.

Pemotongan wewenang Polsek dengan memberikan bagian lebih pada cara restorative justice akan memunculkan dilema pada kejelasan penegakan hukum. “Jika berlangsung semacam itu dimana letak kejelasan hukumnya? Walau sebenarnya pekerjaan polisi itu memberi kejelasan hukum,” kata Alfons.