DPRD Kota Makassar terima audiensi dari Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) berkaitan ramainya razia yang dikerjakan Pemkot Makassar. Rapat sempat diwarnai kericuhan waktu ketentuan wilayah (Perda) berkaitan minuman mengandung alkohol disebutkan cacat hukum.

25

Awalannya Ketua AUHM Zulkarnain Ali Naru menanyakan ke barisan Pemkot Makassar berkaitan Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pengawasan serta Pengaturan Penyediaan, Peredaran serta Penjualan Minuman Mengandung alkohol. Menurut dia, klausal yang mengendalikan radius penjualan minuman mengandung alkohol di Perda itu berlawanan dengan Ketentuan Presiden (Perpres) serta Ketentuan Menteri Perdagangan (Permendag).

“Tahu ki Pak hierarki perundang-undangan, dimengerti ji, tahu ki Pak hierarki perundang-undangan? Mana tambah tinggi Pak? Perda atau Perpres? Mana tambah tinggi Pak?,” bertanya Zulkarnain ke barisan Pemkot dalam Rapat Dengar Opini di DPRD Kota Makassar, Jalan A.P Pettarani, Kamis (20/2/2020).

Baca Juga : Biaya Kuliah UIN SUKA

“Kita (kalian Pemkot Makassar) katakan itu banyak melanggar, saat ini saya ingin bertanya ki Pak, hierarki perundang-undangan Perpres serta Permendag menerangkan jika cuma ada 3 tempat yang bisa jual miras, (itu) hotel, bar, restoran. Perda dibawah itu jangan melanggar ketetapan tambah tinggi, Perda Nomor 4 gagal Pak,” kata Zulkarnain .

Zulkarnain menjelaskan faksinya langsung melayangkan protes atas disahkannya Perda itu ke Kementerian Dalam Negeri. Tetapi menurut dia keinginan AUHM untuk menggagalkan Perda berkaitan minuman mengandung alkohol itu ketahan di Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

“Terbitnya Perda Nomor 4, baru 1 minggu disahkan DPRD saya yang pertama protes, saya yang pertama protes Perda Nomor 4, sebab ini Perda melanggar, cacat hukum, cacat hukum ini Perda, Pak,” tegasnya.

Pengakuan Zulkarnain itu langsung mengundang protes keras dari Anggota Komisi A DPRD Makassar dari Fraksi PAN Zaenal Beta. Ia tidak terima Perda Nomor 4 disebutkan cacat hukum. Menurut dia Perda jangan semaunya diurungkan oleh satu asosiasi.

“Waktu cuma satu asosiasi ingin menggagalkan ini, jangan. Tolong jika bicara berhati-hati Pak, saya tetap sebutkan, Perpres itu ketentuan di atasnya (Perda) itu dengan nasional dibikin, Perda lah yang mengendalikan tehnis ke wilayah semasing. Tetapi saya keberatan jika rekan-rekan katakan (di Kota) Sorong dapat, ini Kota Makassar, kita jaga ini Makassar dengan benar-benar berhati-hati,” tegasnya.

Baca Juga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar Nunung Dasniar memberikan tambahan, Perda yang dibikin oleh Pemkot serta DPRD Makassar berkaitan minuman mengandung alkohol izinnya mengikat.

“Pak Perda itu izinnya itu mengikat, jadi tidak dapat dari atas ke bawah, itu kan yang mengikat Perda,” lebih anggota Fraksi Gerindra itu.

Protes keras hadir dari Anggota Komisi A DPRD Makassar Hamzah Hamid. Menurut dia Perda tidak dapat langsung disebutkan gagal sebab dalam pengesahannya sudah lewat audiensi Kemendagri.

“Jangan mendefinisikan ini Perda sesuai dengan kebutuhan Bapak, kita bikin Perda ini untuk kebutuhan banyak orang. Ini saat diulas Perda ini bukanlah cuma Bapak yang diundang, diundang beberapa tokoh agama tetapi tidak cuma agama Islam. Semua toko agama diundang, jadi jangan maunya Bapak saja yang diikuti,” tutur Hamzah yang bekas anggota Pansus pengaturan Perda itu.