Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan pada Presiden Joko Widodo supaya wewenang penyidikan serta penyelidikan di kepolisian bidang (Polsek) dipotong. Unit kepolisian pada tingkat kecamatan itu cukup jalankan peranan jaga keamanan dan pengayoman.

22

Saran itu dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Keamanan Mahfud Md yang Ketua Kompolnas waktu menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2020) tempo hari.

“Polsek itu jika dapat tidak lakukan penyidikan serta penyelidikan, tapi ia bangun teratur serta nyaman, pengayoman ke warga,” tutur bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Baca Juga : Biaya Kuliah UB

Kalau berlangsung masalah, penyelesaiannya diprioritaskan lewat cara restorative justice (keadilan restoratif), pendekatan kekeluargaan, serta perdamaian. Tetapi bila nyatanya kasusnya berat, akan diatasi unit kepolisian pada tingkat kabupaten atau kota.

“Kami harap dengan Polsek tidak direpotkan dengan lidik serta sidik, karena itu Polsek semakin lebih banyaknya waktu untuk layani, menaungi, membuat perlindungan warga,” tutur Komisioner Kompolnas Poengky Indarti memberikan tambahan waktu dihubungi Kamis (20/2/2020).

Poengky berpandangan pentingnya mengubah pola anggota kepolisian dalam melihat persoalan yang berlangsung di warga. Tidak semua masalah harus dibawa ke pengadilan. Ada permasalahan yang dapat dipandang ‘sepele’ yang dapat dituntaskan tanpa ada proses hukum.

Masih terekam jelas seputar satu dasawarsa lantas, seorang nenek di Banyumas namanya Minah yang perlu punyai urusan dengan hukum sebab menuai tiga buah kakao di perkebunan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Walau kembalikan kakao itu polisi masih mengeceknya.

Baca Juga : Universitas Brawijaya

Nenek Minah serta harus duduk jadi seorang pesakitan atas masalah pencurian ini di Pengadilan Negeri Purwokerto. Ia juga divonis sebulan 15 hari penjara.

“Pertikaian anak, pertikaian antar tetangga, pencurian semangka, pencurian buah coklat, pencurian ranting pohon tidak harus diolah hukum. Polri mempunyai wewenang diskresi kepolisian untuk mengakhiri beberapa masalah kecil atau remeh itu,” tutur Poengky.

Lewat penyelesaian tindak pidana mudah lewat restorative justice ini, Poengky yakini pemutusan wewenang Polsek untuk penyidikan serta penyelidikan tidak membuat berlangsungnya penimbunan masalah di Polres. “Polsek juga diinginkan bisa lebih memprioritaskan mencegah kejahatan,” katanya.