Eks Wakil Ketua Komisi Penumpasan Korupsi (KPK) , Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Riyanto menganjurkan terhadap penyidik instansi antirasuah buat memperberat hukuman untuk beberapa jaksa yg terjebak operasi tangkap tangan (OTT) di beberapa wilayah.

Musababnya, dia merasa banyak jaksa udah mencoreng marwah instansi peradilan dengan melaksanakan tindak pidana korupsi.

Simak Juga : analisis SWOT

” Yang pasti mesti lebih berat ketimbang orang sipil, lantaran mereka itu aparat penegak hukum yg harusnya menjaga hukum, bukanlah jadi mengkhianati, ” papar Bibit dalam info yg diterima IDN Times, Jumat (23/8) .

1. Bibit : Hukum kita tengah sakit, sampai korupsi bertambah menjadi-jadi

Menurut dia, apa yg di alami banyak jaksa sejauh ini, memberikan kalau hukum di Indonesia tengah tidak baik. Sampai, ujarnya, tabiat korupsi tumbuh dimana-mana tiada mengetahui siapa orangnya.

” Saat ini hukum kita ini tengah sakit, sampai korupsi bertambah menjadi-jadi, lantaran pelaku penegak hukumnya pun nggak jalan, jadi turut ikut serta, ” ujar pria yg saat ini didapuk jadi Ketua Umum DPP Pergerakan Penduduk Perangi Korupsi (GMPK) itu.

2. Ada lima soal genting yg mengakibatkan korupsi

Bibit menjelaskan, sekarang ini ada lima soal genting yg mengakibatkan tabiat korupsi di Indonesia. Dimulai dari ada metode pemerintahan yg masih berikan kesempatan berlangsungnya korupsi, setelah itu akhlak yg udah terdegradasi, perlakuan hukum yg tak masuk akal, pengawasan yg dilaksanakan aparat yg tak efisien, dan ketaatan hukum yg rendah.

“Tentunya butuh perlakuan aktivitas mengamankan atau mengatasi hulu masalah. Maka dari itu semua mesti di cegah atau melaksanakan mengamankan action, ” cetusnya.

3. Pemerintah diperintah benahi metode yg berjalan sekarang ini

Artikel Terkait : sistem pemerintahan indonesia

Dia memohon terhadap pemerintah pusat buat serius mengatasi perkara korupsi. Satu diantaranya dapat dengan membereskan soal sistemnya serta ke dua manusianya tersebut.

” Lantaran apa? Bila sistemnya bagus namun penegak hukumnya gak bagus jadi metode itu akan tidak berjalan dengan lancar serta bakal jadi sia sia, ” akunya.
4. Jaksa mengenai OTT mesti dicoret

Dan, Ketua GMPK Kota Semarang, Joko Susanto, bakal turut menjaga perkara itu sampai selesai. Faksinya pun sayangkan ada pelaku jaksa yg turut ikut serta dalam perkara suap project aliran air di Yogyakarta.

Faksinya menganjurkan, jaksa yg dicokok KPK mesti dicoret jadi hukuman paling berat.

“Kami mohon KPK serta Kejagung lakukan tindakan tegas serta tujukan kasusnya pada aksi tipikor, jangan sempat tindak pidana lain. Kami pun membawa penduduk turut berperan menjaga perkara itu dengan cara selesai, ” kata Joko.