Di Banten ada klan Ratu Atut, di Kal-tim ada Syaukani Hasan Rais, di Bangkalan ada Fuad Amin, dan lain-lain, sebelum selanjutnya dibongkar oleh KPK. Walaupun sebenarnya, demokrasi yg sehat merupakan yg mendahulukan merit sistim, berpedoman pada kompetensi serta persaingan, dan mementingkan kemampuan serta kekuatan seseorang calon petinggi publik, bukan sebaliknya kental nepotisme.

Artikel Terkait : keliling lingkaran

Pertanda rusaknya demokrasi berikut ini yg saat ini tengah menyelimutinya banyak daerah, gak kecuali Sulsel. Gak tanggung-tanggung, ada enam istri bupati yg maju jadi calon anggota DPR, ialah Indira Jusuf Ismail, istri Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto (calon legislatif Perindo, Dapil Sulsel 1) ; Ani Nurbani, istri Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bahri Syam (calon legislatif Golkar, Dapil Sulsel 3) .

Akan tetapi, yg paling banyak nyata-nyatanya ada di Dapil Sulsel 2 yg mencakup Parepare, Barru, Pangkep, Maros, Soppeng, Wajo, Bone, Bulukumba serta Sinjai. Empat istri bupati maju calon legislatif itu ialah Siti Maryam, istri Bupati Wajo Amran Mahmud (Nasdem) ; Rismayani, istri Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid (Golkar) ; Hasnah Syam, istri Bupati Barru Suardi Saleh (Nasdem) ; serta Erna Rasyid, istri Wali Kota Parepare Taufan Pawe (Golkar) .

Pertanda hadirnya ibu-ibu rumah tangga ini tak lebih dari patron kekuasaan suami di parpol. Hadirnya istri-istri kepala daerah malahan menegaskan oligarki serta dinasti di parpol lantaran mereka tak punyai kompetensi berubah menjadi wakil rakyat lantaran dipermak dengan cara instant. Mereka cuma memercayakan kekuasaan sang suami di satu kabupaten, walaupun sebenarnya jadi calon legislatif DPR harusnya ia memperjuangkan banyak kabupaten dalam sebuah propinsi.

Yg lebih mengkuatirkan merupakan, disaat proses kampanye, sang suami jadi bupati bisa mengerahkan birokrasi, budget negara serta kekuasaannya buat jadi pemenang istrinya. Walaupun sebenarnya, di lain bagian terdapat banyak masalah daerah yang wajib diselesaikan. Kepala daerah kelihatan lebih repot mengatur kampanye istrinya ketimbang kurangi pengangguran, menanggulangi banjir, pungutan liar layanan publik atau melakukan perbaikan infratruktur jalanan yg rusak.

Bupati dapat dengan simpelnya menyuruh Pegawai Sipil Negara di bawahnya buat jadi pemenang istrinya dengan ultimatum demosi atau iming-iming promo. Kades pula riskan ditarget nada, dengan ultimatum alokasi dana desa dari APBD bakal dipotong atau mungkin tidak dicairkan. Budget pemberian sosial pula riskan disalahgunakan dengan modus proposal pemberian baru dapat dicairkan apabila nada sang istri penuhi obyek.

Simak Juga : luas lingkaran

Yg lebih beresiko, cukong politik pemilik modal pula bercokol, ia mainkan manfaat penting dalam oligarki politik dengan sediakan dana kampanye sang istri calon legislatif yg kedepannya bakal dibayar oleh proyek-proyek yg didanai oleh APBD. Lantaran tiada diakui, kedepannya uang rakyatlah yg bakal dicuri oleh cukong politik-kroni bisnisnya ini lewat prosedur project pemasokan barang serta layanan, konsesi, serta dana pemberian sosial terbentuk. Hasil analisa Indonesia Corruption Watch mendeskripsikan lingkaran setan korupsi politik ini sangatlah rapi serta levelnya melingkupi elite politik, seperti tergambar di flowchat dibawah ini.
Nyaleg Modal Suami Bupati : Pembunuhan Demokrasi Terbentuk

Pertanda pelanggaran ini sistematis, terbentuk serta masif. Namun sayang, Bawaslu kita tetap mandul serta riskan berselingkuh dengan penguasa daerah. Karena itu, garda paling akhir buat menghindar rusaknya demokrasi ini ada di tangan rakyat. Modus korupsi demokrasi ini ringan sekali dapat dibaca serta harusnya publik dapat memanfaatkan nalarnya dengan menghukum calon legislatif istri bupati di TPS dengan tak memilihnya.

Lantaran apabila tak, karena itu lima tahun ke depan rakyat bakal dibikin menanggung derita serta menyesal kedepannya dipertontonkan pertanda nepotisme demokrasi yg menjijikkan. Lantaran, dia gak bakal berhenti serta terus akan meluaskan sayap kekuasaannya, bukan hanya istrinya yg didorong maju jadi calon legislatif, namun pula anak, keponakan, menantu, sampai kerabatnya.

Bukan hanya calon legislatif, semuanya barisan akan dikuasai, mungkin saja maju jadi kepala daerah, menduduki jabatan strategis di daerah, komisaris tubuh upaya punya daerah, kepala-kepala dinas, sampai punyai saham di perusahaan yg ikuti lelang di mana keluarganya sendiri berubah menjadi penguasa.

Jadi, 17 April 2019 udah waktunya rakyat ambil sikap dengan mengemukakan untuk tidak caleg-caleg demikian. Apabila ada penawaran amplop berisi uang, sembako, sarung, minyak, mi instant serta semua ragam bentuk politik uang karena itu cuma satu kata : TANGKAP PELAKUNYA, ARAK KELILING DESA, DAN SERAHKAN KEPADA KEPOLISIAN. Biar mereka mengerti serta kapok, kalau harga diri rakyat tak dapat dibeli.