Indonesia Negara Terkorup Keenam di Dunia

Laporan : Heru Margianto

Jakarta, KCM

Kirim Teman | Print Artikel KCM/ilustrasi Berita Terkait: • Presiden Janjikan Perbaikan Citra Indonesia kepada Jepang • Pemberantasan Korupsi "Jalan di Tempat" • Presiden Akui Hasil Pemberantasan Korupsi Belum Dirasakan

Indonesia dipersepsikan sebagai negara terkorup nomor enam di dunia. Dari 158 negara yang disurvei Transparency International, posisi Indonesia hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti, dan Myanmar. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Liberia dan Uzbekistan.

Hasil survei ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Todung Mulya Lubis, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (18/10). Hadir memberikan tanggapan atas survei ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki dan ekonom Faisal Basri.

Tiap tahun Transparency International mengeluarkan survei. IPK dibuat dengan rentang nilai 1-10. Angka 10 mencerminkan negara yang bersih, sedangkan angka 1 mencerminkan sangat korup.

Negara yang dianggap paling bersih adalah Iceland dengan skor 9,7. Pada level ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar. Negara-negara lain yang punya skor lebih baik, yaitu Singapura (9,4), Malaysia (5,1), Thailand (3,8), Vietnam  (3,3), Laos (2,6), Filipina (2,5), dan Kamboja (2,3).

Negara-negara Asia lainnya yang berada di atas Indonesia adalah Hong Kong (8,3), Jepang (7,3), Taiwan (5,9), Korea Selatan (5,0), China (3,2). Indonesia bahkan lebih buruk dari Sri Lanka (3,2), India (2,9), Afghanistan (2,5) dan Nepal (2,5).

"Kita semua layak prihatin dengan capaian skor 2,2 ini karena ini menunjukkan bahwa persepsi banyak orang khususnya pengusaha dan pemerhati negara-negara tentang level korupsi di Indonesia belum berubah. Indonesia adalah sarang korupsi di pusat dan daerah," kata Todung Mulya Lubis.

Nilai IPK Indonesia meningkat dibanding tiga tahun terakhir dari 1,9 menjadi 2,0 pada tahun 2004 dan tahun ini menjadi 2,2. Sejak tahun 1999-2004 IPK Indonesia berkisar 1,7 hingga 2,0.

Todung menjelaskan, IPK ini tidak merefleksikan level korupsi itu sendiri. IPK adalah persepsi terutama dari kalangan pengusaha dan analis negara tentang korupsi. "Namun barang tentu persepsi ini dibangun dan terbangun atas dasar pengalaman dan interaksi yang terjadi selama ini. Indonesia adalah negara yang tidak kompetitif, karena untuk mengurus izin usaha saja dibutuhkan 151 hari. Maka jelas persepsi orang tentang Indonesia adalah  sebagai negara yang penuh pungutan liar, suap dan korupsi," ungkapnya.

Menanggapi survei ini, Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, "Kita harus lapang dada mengakui belum ada perbaikan yang berarti dalam memberantas korupsi." Menurut Taufieq, kerja keras KPK baru sebagian kecil, karena diakui pemberantasan korupsi masih merupakan wacana. "Penegak hukum dan peradilan kita masih carut marut dan sulit diharapkan untuk membangun proses peradilan yang fair," sambungnya.

Sementara Faisal Basri mengkritik laporan ini belum menunjukkan tingkat kualitatif korupsi di Indonesia karena hanya diukur dari sudut pandang pengusaha. "Kalau hanya sekadar ingin mencapai skor yang lebih baik, mudah saja, buat saja regulasi yang friendly bagi pengusaha. Tapi masalah yang lebih penting, korupsi di Indonesia bukan sekadar persepsi pengusaha, tapi sudah merembet ke tingkat masyarakat yang paling kecil yang harus membayar hanya untuk membuat KTP," papar Faisal.