.:: Portal Tribun Timur Makassar

INI era teknologi informasi. Bagaimana sebaiknya Makassar menghadapi era ini? Apalagi di tahun 2025 di saat seluruh sendi kehidupan dipastikan tersentuh teknologi.
Berikut ulasan pakar teknologi informasi dan komunikasi dari Unhas, Prof Dr Rhiza Sadjad MS EE.
SALAH satu prasyarat untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang maju dan terkemuka di dunia adalah baik pemerintahannya.

Kita kerap menyebutnya sebagai pemerintahan yang baik (good governance). Aspek pemerintahan yang baik ini mau tidak mau harus dibangun di samping kewajiban membangun aspek ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya.
Terdapat delapan ciri pemerintahan yang baik. Tetapi saya akan mengungkapkan satu saja yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Teknologi ini merupakan alat yang sangat efektif untuk menciptakan ciri pemerintahan yang transparan.
Transparansi adalah satu ciri yang penting dalam pemerintahan modern, pemerintahan yang baik.
Dengan menggunakan teknologi informasi, transparansi itu akan mudah sekali diwujudkan.
Teknologi ini tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Apa saja yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah akan bisa diketahui oleh warganya.
Dengan demikian juga mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka, pemerintahan yang aspiratif.
Misalnya tentang laporan keuangan. Cash flow yang dibuat pemerintah akan dengan mudah dikontrol.
Bisa diketahui jika ada kesalahan atau penyimpangan. Penerimaan PNS juga bisa dijamin lebih transparan.
Bahkan, protes pemilih yang merasa tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada bisa diminimalisasi jika pemerintah menggunakan teknologi informasi.
Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi disebut e-governance. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sebenarnya sudah menuju pada implementasi e-governance.
SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) merupakan bagian dari e-governance. Ke depan diharapkan pemkot bisa lebih serius dalam membangun e-governance.
Sering kali seolah kita terbentur masalah pendanaan dalam membangun e-governance. Tetapi sebenarnya, masalah membangun infrastruktur teknologi informasi itu adalah masalah niat.
Yang penting pemerintah harus punya niat yang kuat menjadikan dirinya lebih transparan. Jika tidak ada niat, biarpun memakai teknologi tercanggih tetap saja pemerintahan tidak akan berubah.
Soal mahal atau murah tidaklah perlu dibicarakan. Jika mau introspeksi, lebih mahal membangun menara dibandingkan membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Masih lebih mahal biaya pengadaan mobil mewah pejabat daripada membangun e- governance. Masih lebih mahal social cost akibat minimnya partisipasi pemilih dalam pilkada.
Sekali lagi yang terpenting adalah niat untuk berubah lebih baik. Sulit rasanya hidup dalam pergaulan internasional saat ini jika kita tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Jika pemkot ingin maju dan telah mencanangkan untuk kembali ke kota dunia taun 2025, maka sekarang harus membangun e-governance.

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (furqon madjid)

BERITA LAIN

Kamis, 28-02-2008 | 13:12:17

Kamis, 28-02-2008 | 12:57:13

Kamis, 28-02-2008 | 12:39:17

Kamis, 28-02-2008 | 12:31:18

Kamis, 28-02-2008 | 11:56:12

Kamis, 28-02-2008 | 11:48:03

Kamis, 28-02-2008 | 11:31:54

Kamis, 28 Februari 108

BERITA TRIBUN

Kamis, 28-02-2008 | 11:17:08

Kamis, 28-02-2008 | 11:07:13