LIKUIDASI DEPARTEMEN PENERANGAN RI

oleh : Rhiza S. Sadjad

Sebagai ujian akhir matakuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, Program Studi Komunikasi Pasca-Sarjana UNHAS, penulis menugaskan mahasiswa untuk mengkaji kemungkinan di-likuidasi-nya Departemen Penerangan (Deppen) RI pada kabinet yang akan datang. Kemungkinan ini diilhami oleh pembubaran KORPRI Unit Deppen beberapa waktu yang lalu. Jadi kenapa hanya KORPRI-nya yang bubar, kenapa tidak sekalian Departemennya juga? Inilah pertanyaan inti yang dicoba dijawab oleh mahasiswa dalam makalah yang mereka tulis sebagai tugas akhir semester. Ada 27 orang mahasiswa di kelas yang penulis asuh, sehingga pada akhir semester penulis mendapat 27 versi makalah berjudul sama: “STUDI TENTANG RENCANA LIKUIDASI DEPARTEMEN PENERANGAN RI”. Hampir semua – hanya satu yang masih ingin mempertahankan Departemen ini – menyimpulkan bahwa pada kabinet yang akan datang sudah tidak diperlukan lagi adanya Deppen RI, sehingga otomatis tidak ada lagi jabatan Menpen di bawah koordinasi Menkopolkam sebagaimana selama ini. 

Pada umumnya mahasiswa meninjau permasalahannya melalui 3 (tiga) pokok bahasan. Pertama yang dipermasalahkan adalah fungsi Deppen sebagai “juru-bicara” (spoke-person) dan “humas” (public-relation) pemerintah yang seyogyanya dialihkan ke instansi lain. Kedua dibahas tentang BUMN-isasi atau bahkan privatisasi lembaga-lembaga penyiaran milik negara (LKBN Antara, TVRI dan RRI khususnya) serta lembaga-lembaga percetakan negara yang ada di bawah “pembinaan” Deppen. Dan akhirnya, ketiga,  dicoba dikaji kemungkinan pembentukan suatu Departemen baru yang diberi nama “Departemen Komunikasi dan Informasi” yang akan berupa penjelmaan dari Deppen yang sudah dikurangi fungsi kehumasannya dan ditambah dengan yang sekarang berupa Ditjen Postel di Departemen Perhubungan. 

Perangkat birokrasi sebesar Deppen yang berfungsi sebagai “juru-bicara” dan “humas” pemerintah merupakan sebuah mesin agitasi dan propaganda yang efektif untuk senantiasa “memenangkan” pemerintah yang berkuasa. Terlebih-lebih jika Deppen dianggap sebagai suatu departemen “politik” (di bawah koordinasi Menkopolkam), bukan suatu departemen “teknis”. Fungsi ini jelas telah menempatkan Deppen sebagai aparatus pelayan pemerintah, bukan aparat pemerintah pelayan masyarakat. Dengan berfungsi sebagai sekedar “corong pemerintah”, maka keberadaan Deppen menjadi sangat “anti-demokratik”. Deppen-lah yang “menguasai” dua media elektronik yaitu TVRI dan RRI. Masih untung bahwa percetakan negara yang juga “dimiliki” Deppen tidak dimanfaatkan untuk menerbitkan suatu media cetak corong pemerintah. Tapi, walau pun praktis tidak menguasai suatu bentuk penerbitan atau penyiaran dengan media cetak,  – khususnya selama Orde Baru – Deppen justru telah menjadi alat penguasa untuk mengendalikan pers secara ketat, yang sekarang sudah sedikit diperbaiki dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP. Lembaga-lembaga sensor atau yang semacam itu juga berada dalam lingkungan Deppen. Secara sistem, fungsi Deppen sebagai “juru-bicara” atau “humas” pemerintah sangat rentan terhadap penyalah-gunaan oleh penguasa, sebagaimana yang terjadi selama ini. Terlebih-lebih karena Deppen adalah juga suatu departemen politik, maka fungsinya yang utama cenderung menjadi alat politik penguasa dalam mempertahankan kelangsungan kekuasaannya. Oleh sebab itu, seyogyanya fungsi ini dialihkan saja menjadi bagian (kecil) dari Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Bagian-bagian pemerintahan yang lain, baik departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara yang ada di pusat mau pun di daerah, bisa mengembangkan sistem ke-humas-annya masing-masing, berupa bagian-bagian, sub-bag atau biro-biro humas yang kepalanya merangkap sebagai “juru-bicara” unit yang bersangkutan. Dengan demikian likuidasi Deppen akan sekaligus juga melikuidasi Ditjen Penerangan Umum dengan segenap aparatnya baik di pusat mau pun di daerah.

Lembaga-lembaga penyiaran yang dikuasai pemerintah, seperti LKBN Antara, RRI dan TVRI, seyogyanya dioperasikan secara lebih mandiri dari kekuasaan pemerintah. Kesan selama ini yang memposisikan lembaga-lembaga penyiaran itu sebagai alat agitasi dan propaganda penguasa, mestinya segera diubah. Salah satu caranya adalah dengan  menjadikan unit-unit itu sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau bahkan kalau bisa langsung di-privatisasi dengan negara (dalam hal ini tentunya tidak lagi diwakili oleh Menpen, karena Deppen dilikuidasi) sebagai pemilik asset dan pemegang saham mayoritas. Setelah TVRI, RRI dan LKBN Antara menjadi BUMN atau swasta, maka Ditjen Radio, TV dan Film (RTF) akan kehilangan fungsi “pembinaan”-nya. Bisa juga dilikuidasi sebagaimana Ditjen Penerangan Umum, tapi bisa juga tetap dipertahankan dengan fungsi pengawasan dan regulasi untuk memastikan “law-enforcement” serta pelaksanaan dari UU Penyiaran atau perangkat UU terkait lainnya yang berlaku.  Dalam fungsinya ini, Ditjen RTF bisa bergabung dengan Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika (PPG) menjadi suatu unit pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif dalam bidang  media massa. Fungsi eksekutif ini tidak lagi meliputi fungsi operator mau pun pembinaan, melainkan hanya fungsi pengawasan dan penyusunan regulasi serta standarisasi nasional berdasarkan atau yang merupakan penjabaran dari UU Penyiaran serta perangkat UU terkait lainnya yang disusun dan diberlakukan oleh DPR.  Unit pemerintahan ini mungkin bisa berbentuk Ditjen Urusan Penyiaran dan Media Massa, yang hanya diperlukan ada di tingkat pusat saja, tidak perlu ada Kantor Wilayah-nya atau Kantor Dinas-nya di daerah. Ditjen ini juga tidak lagi “mengurus” (apalagi menguasai) lembaga-lembaga seperti LKBN Antara,  TVRI, RRI, Percetakan Negara dan lain-lain yang sudah di-BUMN-kan sehingga berada di bawah suatu “holding-company” kalau konsep-nya Tanri Abeng jadi dilaksanakan.  

Selanjutnya, untuk membentuk suatu Departemen yang baru, Ditjen Urusan Penyiaran dan Media Massa tersebut, bergabunglah dengan Ditjen Pos dan Telekomunikasi (Postel) yang sekarang berada di bawah Departemen Perhubungan (yang konon juga akan di-“daerah”-kan menjadi semacam dinas-dinas transportasi di DATI I dan DATI II sesuai dengan kebijakan otonomisasi daerah). Ditjen Postel ini memang “nasib”-nya agak kurang beruntung karena sempat dilempar kesana-kemari (pada kabinet sebelumnya pernah berada di bawah Deparpostel). Ditjen Postel ini pun dihilangkan fungsi pembinaannya (karena yang “dibina”-nya selama ini sudah jadi BUMN yang tengah berjuang membina diri menjadi operator professional), sehingga tinggal menjalankan fungsi eksekutif dalam bidang pos dan telekomunikasi, yaitu melakukan pengawasan dan penyusunan regulasi dan standarisasi nasional sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari UU terkait (misalnya UU Telekomunikasi) yang dibuat DPR selaku badan legislatif. Departemen baru yang terdiri dari 2 (dua) Ditjen ini, yaitu Ditjen Urusan Penyiaran dan Media Massa serta Ditjen Pos dan Telekomunikasi, alangkah bagusnya jika diberi nama Departemen (atau lebih tepatnya: Kementerian) Komunikasi dan Informasi, yang sepenuhnya merupakan suatu departemen teknis yang tidak dapat disalah-gunakan menjadi alat politik penguasa. Departemen atau Kementerian ini tidak perlu ada cabangnya atau perwakilannya di tingkat daerah, baik DATI I, apalagi DATI II. Cukup ada ditingkat Pusat saja. Tugas utama Menteri Komunikasi dan Informasi beserta seluruh jajaran di departemennya, pada dasarnya, adalah membantu Presiden agar bisa mengawasi dan me-regulasi semua badan usaha, baik milik negara mau pun milik swasta, yang beroperasi melayani masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi, agar betul-betul memberikan pelayanannya sesuai dengan UU yang berlaku, serta menetapkan standar nasional dalam mutu pelayanannya itu. Dalam paradigma baru pasca-reformasi, penyelenggaraan pemerintahan negara pada masa yang akan datang mestinya bukan lagi berwajah sebagai “penguasa rakyat” (authority), melainkan lebih bercitrakan sebagai pelayan kepentingan  publik (public servant). 

Pemerintah yang “ramping”, effektif dan effisien – serta tentu saja bersih dan adil – adalah dambaan kita semua. Likuidasi Deppen RI, yang diikuti dengan pembentukan Departemen Komunikasi dan Informasi RI, walau pun sejauh ini baru berupa gagasan “akademik”, mungkin layak dikaji lebih lanjut sebagai salah satu upaya dalam rangka penegakan “good governance”, pada masa yang akan datang. Sebuah masukan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para calon presiden kita.

* Penulis adalah Dosen pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Ujungpandang.