Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, diterima oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP, M.Si. Pertemuan berlangsung di Hotel Borneo, Pontianak, Sabtu (12/6).
Pertemuan yang difasilitasi oleh FISIP Universitas Tanjungpura (Untan) ini merupakan bagian dari kegiatan kolaborasi bersama FISIP Unhas dalam rangka kerja sama pengembangan kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia.
Turut hadir dalam pertemuan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan FISIP Unhas (Dr. Hasrullah), Sekretaris Magister Ilmu Politik FISIP Untan (Dr. Elyta), dan Dosen Hubungan Internasional FISIP Unhas (Ishaq Rahman).
Prof. Armin menjelaskan bahwa potensi pariwisata Kalantan Barat memiliki keunikan, terutama pada wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia. Untuk mengembangkan potensi tersebut, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak, sesuai peran dan kewenangan.
“Kami dari perguruan tinggi siap menjadi mediator untuk menjembatani para pihak yang terlibat, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, termasuk juga swasta, masyarakat sipil, dan media,” kata Prof. Armin.
Dr. Elyta menegaskan bahwa strategi pengembangan pariwisata perlu mengadopsi kolaborasi penta-helix. Hal ini untuk memperkuat kebijakan dan implementasinya, agar semua pihak menjadi bagian di dalamnya.
“Setidaknya dibutuhkan peranan pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media massa. Saat ini kami ada kerja sama dengan Unhas untuk memperkuat sinergi tersebut.
Windy Prihastari menyambut hangat gagasan dari Unhas dan Untan. Dirinya akan segera mengkoordinasikan ide tersebut dengan satuan kerja lainnya, dan terutama kepada gubernur.
“Saya kira ini awal yang baik. Saya akan segera koordinasikan hal ini dan dalam waktu dekan akan melihat langkah awal apa yang bisa kita ambil. Mungkin bisa kita awali dengan formalisasi kerja sama antara pemprov dengan perguruan tinggi. Jadi kita ada landasan legal,” kata Windy.
Pertemuan dan dialog yang berlangsung hangat selanjutnya membahas berbagai kebutuhan daerah dalam rangka pengembangan pariwisata, seperti perlunya naskah akademik Ranperda, perlunya revisi Rencana Induk Pariwisata Daerah, dan road map kepariwisataan.(*/ir)
Editor : Ishaq Rahman, AMIPR
