Universitas Hasanuddin melalui Fakultas Hukum bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema "Arah Pembangunan Hukum Nasional dan Pengembangan SDM Aparatur Penegak Hukum". Seminar ini mengundang Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Aswanto, S. H., M. Si., DFM sebagai pembicara kunci. Acara seminar berlangsung di Aula Baharuddin Lopa FH Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Kamis (24/10).
Turut hadir dalam kegiatan, Wakil Rektor Bidang Akademik (Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP), Ketua Senat Akademik Unhas (Prof. Dr. Dadang Achmad Suriamihardja), Dekan Fakultas Hukum Unhas (Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum), Sekretaris Jenderal MK (Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S. H., MH), para Dekan di lingkup Unhas, Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kapolda Sulsel, dan para akademisi serta praktisi hukum dari seluruh Indonesia.
Seminar dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Aswanto, S. H., M. Si., DFM. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan terkait arah kebijakan hukum Indonesia dan tantangan yang dihadapi saat ini.
Pada Kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada Unhas untuk menyelenggarakan kegiatan yang besar dan dihadiri oleh pakar pakar hukum Indonesia.
"Kehadiran pakar pakar hukum Indonesia di Unhas bisa menjadi sarana untuk menemukan ide, gagasan maupun upaya yang bisa dilakukan untuk menjadikan hukum nasional di Indonesia menjadi panutan dan tatanan yang bisa diikuti dalam kehidupan sehari-hari, " kata Prof Restu.
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S. H., MH., Sekretaris Jenderal MK dalam laporannya menjelaskan bahwa seminar nasional yang dilakukan merupakan agenda rutin dengan tujuan untuk menyamakan persepsi agar tercipta langkah yang harmonis dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional.
"Ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang kita lakukan untuk pembangunan hukum Indonesia. Dimana, nantinya dari beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Kita berharap akan menghasilkan satu pandangan yang komprehensif untuk dijadikan pedoman menentukan arah pembangunan hukum Indonesia, " jelas Prof Guntur.
Sebelum seminar dimulai, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum PTN Se Indonesia yang diwakili oleh Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum selaku ketua.
Seminar Nasional yang diselenggarakan merupakan salah satu rangkaian dari Gebyar Konstitusi ke-6. Selain seminar akan ada beberapa agenda lainnya seperti Focus Group Discussion yang membahas dua topik besar yakni “Arah Pembangunan Hukum Nasional dan Pengembangan SDM Aparatur Penegak Hukum" dan "Penyerapan Pendapat Para Ahli/Akademisi dalam Rangka Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi", bedah buku, kompetisi debat dan peradilan semu konstitusi nasional yang diikuti oleh 13 delegasi dari beberapa Universitas.
Kegiatan seminar nasional yang dihadiri kurang lebih 200 peserta dari kalangan mahasiswa maupun dosen berlangsung hingga pukul 12.00 WITA.(*)
Editor : Ishaq Rahman
