Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menyelenggarakan monitoring dan evaluasi sistem kesehatan terhadap pemantauan dan evaluasi implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Selain Kemendikbudristek, juga menyesuaikan keputusan Kementerian Kesehatan Nomor. 2KB/2022 dan No.HK 01.08/MENKES/1269/2022 tentang peningkatan kuota penerimaan mahasiswa program serjana kedokteran, program dokter spesialis, dan penambahan program studi dokter spesialis melalui system kesehatan akademik dan menindaklanjuti hasil workshop pengembangan system kekebalan/Academik Health System (AHS).
Acara yang diselenggarakan oleh pihak Kementerian Riset dan Tekhnologi dan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tersebut berlangsung di Gedung Auditorium Amiruddin, FK Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Senin (12/12)
Turut hadir Prof. Dr.dr. Ratna Sitompul ,Sp.M (K) dan Prof.dr.Irawan Yusuf,Ph.D., yang keduanya adalah Pokjanas AHS yang memberi arahan terkait AHS didampingi oleh Direktur Program Pendidikan Dokter Spesialis Dr. dr. Andi Muhammad Takdir Musba, Sp.An-KMN. Hadir pula tim komite bersama kemendikbud ristek dan kemkes ,Stakeholder , para Dekan Fakultas Kedokteran dari 14 Universitas wilayah VI , Direktur RS.
Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes.,Sp.PD-KGH.,Sp.GK(K) sebagai Koordinator AHS wilayah VI melaporkan perkembangan implementasi SKB mengenai strategi konsorsium PPDS-AHS untuk pembukaan Prodi spesialis baru dan Program peningkatan kuota dokter , peningkatan dokter spesialis dari 1 : 3 menjadi 1 : 5 , Rumah Sakit Pendidikan dari 120 menjadi 210 dan masalah NIDK dari wilayah VI.
“Target dan evaluasi yang direncanakan 2023 proses evaluasi, dan pendataan wilayah VI sudah dilakukan oleh seluruh stakeholder dan permasalahannya. Kita berharap ada koordinasi yang lebih ke pemerintah daerah dikarenakan tidak akan efektif tanpa dukungan pemerintah daerah dan provinsi dalam hal pengembangan sistem kesehatan (AHS),” jelas Prof. Haerani.
Editor : Supratman
