Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan Focus Group Discussion “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” dengan subtema “Budaya Hukum”. Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 Wita di Ruang Senat, Lantai 2 Gedung Rektorat, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Selasa (17/09).
Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H (Guru Besar Universitas Krisnadwipayana), Prof. Drs. Koentjoro, MBSc., Ph.D (Pakar Psikologi Universitas Gadjah Mada), Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H (Pakar Hukum/Ketua MK periode 2003-2008), Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH., DFM (ketua dewan professor Unhas), Dr. H. Harjono, S.H., MCL (Pakar Hukum/Wakil Ketua MK Periode 2008), Ir. Agus Rahardjo, M.S.M (Pegiat Anti Korupsi, Ketua KPK periode 2015 – 2019), Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.si,Ph.D (Pakar Politik Universitas Airlangga), Mappinawang, S.H (Advokat), Danang Widoyoko (Sekjen Transparansi Internasional Indonesia) dan Titi Anggraini,S.H., M.H (Akademisi FH UI / Pembina PERLUDEM).
Mengawali kegiatan, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K)., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPIP dalam menghadirkan diskusi penting terkait budaya hukum dan etika penyelenggara negara. Menurutnya, etika dan budaya hukum merupakan dua pilar penting dalam penyelenggara negara guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Lebih lanjut, Prof Ruslin juga memberikan gambaran tentang berbagai capaian prestasi yang diperoleh Unhas sebagai lembaga pendidikan tinggi. Dirinya mengatakan, secara berkelanjutan Unhas terus melakukan upaya peningkatan kualitas dalam berbagai bidang.
“Kami menyampaikan ucapan selamat datang di Unhas dan tentunya memberikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan BPIP. Ini merupakan forum yang membahas bersama tentang dua pilar penting dalam penyelenggaraan negara, dan diharapkan akan menghasilkan sebuah perumusan yang strategis untuk Indonesia,” jelas Prof Ruslin.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BPIP Dr. Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B., dalam sambutannya menyampaikan pada tema Etika Budaya Hukum ini, secara umum ingin memotret bagaimana praktik etika penyelenggara negara teredusi di bidang-bidang ini. Bidang yang tentunya sangat krusial dalam menciptakan iklim budaya hukum yang taat dan beretika demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan Pancasila sebagai sumber moral etika dan juga Konstitusi UUD NRI 1945.
Lebih lanjut, Tonny Agung menambahkan kegiatan ini membawa pesan penting, bagaimana Pancasila harus ditempatkan menjadi cita cita etis bagi setiap penyelenggara negara terkait dalam mengaplikasi budaya hukum. Kelima sila dalam Pancasila harus diorientasikan dalam praktik berpemerintahan. Hal ini karena kelima sila dalam Pancasila bukan hanya merupakan narasi ideologi, namun konsep yang koheren dan integral yang harus dipedomani secara konsekuen dan murni.
“Saya berharap kegiatan ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan strategis dan berdampak di masyarakat, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara secara etis, serta menghasilkan kontribusi aktif BPIP dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan sumber daya manusia,” jelas Tonny.
Secara umum, FGD ini dilaksanakan di tujuh kota besar, yaitu Jakarta, Malang, Makassar, Pontianak, Kupang, Ambon, dan Medan. Makassar merupakan kota ketiga penyelenggaraan FGD BPIP. Kegiatan ini dirancang dengan mengundang para tokoh dan pakar Indonesia, baik pakar etika hukum, etika politik, etika ekonomi, etika pendidikan, etika agama, hingga etika sosial dan budaya. Hal ini agar dapat merumuskan sebuah rekomendasi yang holistik dan berdampak bagi kebijakan penguatan etika dalam kehidupan berpemerintahan di masa depan.
Setelah sambutan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan paparan materi dari para narasumber. Kegiatan ini terbagi dalam dua sesi, pagi dan siang. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar hingga pukul 16.00 Wita. (*/mir)
Editor : Ahmad
