Lembaga swadaya masyarakat (LSM), sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Hal ini dilakukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unhas periode 2006, Arham, S.P, S.MC., yang tertarik memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui LSM Sulawesi Community Foundation (SCF) yang telah ia nahkodai sejak tahun 2015.
Dikutip dari majalah ACTION DAPK Unhas, Arham menjelaskan ketertarikannya masuk ke dalam pusaran kegiatan LSM membuatnya merasa nyaman dengan pusaran energi yang dihasilkan oleh lingkungan sekitar. Menurutnya, tempat terbaik untuk mengasah cara berpikir, mempertahankan idealisme dengan dinamika organisasi yang baik adalah di LSM.
Tidak hanya itu, LSM menjadi media belajar menulis, meneliti, dan mengembangkan gagasan-gagasan menjadi hal yang lebih praktis sesuai dengan kebutuhan situasi zaman.
Perjalanan karir Arham dimulai saat duduk di bangku kuliah dimana dirinya telah terlibat aktif di LSM. Kemudian setelah lulus dari kampus, Arham langsung bergabung menjadi Project Officer di SCF tahun 2007. Lalu, di tahun 2010, mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke Universitas Ryukoku, Jepang. Setelah dua tahun, kembali ke Indonesia.
“Saat itu ada beberapa tawaran pekerjaan yang saya terima mulai dari mengajar, meneliti, dan menjadi konsultan di SCF. Awalnya, saya menjalankan ketiga profesi itu sekaligus. Namun, seiring berjalannya waktu dan ritme pekerjaan di LSM yang tidak menentu serta sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain membuat beberapa tugas saya sebagai pengajar mulai keteteran. Akhirnya, saya memutuskan mundur dari profesi pengajar dan memilih menjadi peneliti dan berkarier di LSM. Baru di tahun 2015 saya diamanahkan menjadi ketua SCF hingga sekarang,” jelas Arham.
Selama berkarir di SCF, Arham dan anggota tim lainnya telah banyak terlibat dalam berbagai aksi sosial kemasyarakatan. Ia semaksimal mungkin medorong pemerintahan khususnya pemerintahan provinsi dalam membuat perencanaan yang berbasis ekologi.
Isu lain yang diperjuangkan adalah bagaimana masyarakat adat, masyarakat desa yang tertinggal dan masyarakat pesisir yang terpinggirkan bisa mengakses secara mandiri livelihood mereka, yang terkait dengan sumber daya alam seperti lahan.(*/mir)
Editor : Ishaq Rahman, AMIPR
