Universitas Hasanuddin melalui Fakultas Hukum (FH) bekerja sama dengan Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) menyelenggarakan diskusi terbuka bertema ”Menata Demokrasi Pilkada Langsung di Sulawesi Selatan”. Kegiatan ini berlangsung di ruang Promosi Doktor Prof. Andi Zainal Abidin, Lt.3 Gedung FH Unhas, Kampus Tamalanrea Makassar, Kamis (12/12).
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan FH Unhas. Beliau menyambut baik kehadiran JADI guna menerima masukan dalam penataan kualitas pemilu kedepannya.
“Topik ini sangat penting, terutama bagi kita di Sulawesi Selatan. Sebab pada tahun 2020 mendatang, Sulawesi Selatan akan menggelar beberapa Pilkada Langsung. Dalam rangka memperkuat demokrasi, kita perlu menggagas hal-hal yang penting untuk penguatan Pilkada Langsung nanti,” kata Hasrul.
Dalam kesempatan ini juga hadir sejumlah nara sumber, yakni: Ketua KPU Sulawesi Selatan (Faisal Amir, SE, MM), Ketua Presidium JADI (Mardiana Rusli, SE, M.Ikom), Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (Dr. Khaerul Mannan SH, MH), Akademisi Fakultas Hukum (Fajrulrahman Jurdi SH, MH), dan Presiden BEM Fakultas Hukum Unhas (Muh. Iksan). Bertindak sebagai moderator adalah Andi Sri Wulandani S.IP
Faisal Amir, SE, MM dalam materinya menyebutkan demokrasi yang berkualitas ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas dan peserta pemilu yang cerdas.
“Kedua elemen ini memainkan peran strategis. Penyelenggara yang berintegritas namun tanpa didukung oleh peserta pemilu yang cerdas dan kritis akan sulit mewujudkan pemilu yang demokratis dan kredibel,” kata Faisal.
Sementara itu, akademisi FH Unhas, Fajrulrahman Jurdi menjelaskan bahwa kualitas demokrasi dapat dilihat dari partsipasi pemilih yang kian baik, yang didasari dengan berbagai faktor seperti: kandidiat, metode kampanye, upaya parpol, pemberitaan dan sosialisasi oleh media, serta kuatnya persaingan antar kandidat.
“Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan terkait oligarki partai, praktik money politic, serta transaksi jual beli suara yang masih kerap kali terjadi. Hal ini perlu menjadi perhatian ke depannya,” kata Fajrulrahman.
Ketua Presidium JADI, Mardiana Rusli, memaparkan berbagai permasalahan yang saat ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini merupakan hasil temuan yang diperoleh JADI dari serangkaian Pemilu yang lalu.
“Beberapa persoalan seperti ketersediaan anggaran pilkada, hak memilih bagi penyandang disabilitas, hak pencalonan bagi mantan koruptor adalah beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Selain itu, juga ada persoalan di masyarakat sebagai pemilih yakni, berita hoaks dan isu-isu SARA yang berkembang yang berdampak pada personaliti kandidat,” kata Mardiana.
Diskusi diikuti kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Unhas dan pengurus Jaringan Demokrasi (Jadi). Hadir pula beberapa akademisi Unhas.(*)
Laporan: Arini Nur Annisa, Humas FH Unhas
Editor : Ishaq Rahman, AMIPR
