Universitas Hasanuddin kembali menggelar Kuliah Umum dengan menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Acara yang bertemakan “Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru; Mewujudkan Keberlanjutan dan Kesejahteraan Bersama” ini berlangsung di Baruga Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H., Fakultas Hukum Unhas, Kampus Tamalanrea, pada Kamis (29/8).
Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., dalam sambutannya menekankan pentingnya generasi muda memahami konsep ekonomi biru secara mendalam. Menurutnya, generasi muda tidak hanya harus menjadi penonton, tetapi juga harus berperan aktif sebagai pemain utama dalam pengembangan sektor maritim Indonesia.
“Tidak banyak universitas di Indonesia yang secara khusus mencantumkan maritim sebagai fokus utama dalam visinya. Unhas sejak lama telah memiliki Pola Ilmiah Pokok di bidang kelautan, dan hal ini tertuang dalam visi Unhas 2030, yang akan dikembangkan lebih lanjut hingga pencapaian pada tahun 2045,” jelas Prof. Jamaluddin Jompa.
Dalam diskusi tentang kebijakan ekonomi biru, Prof. Jamaluddin menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan memerlukan sentuhan teknologi yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan sains. Kerja sama antara Unhas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menurutnya, akan memperkuat sektor maritim melalui kajian keilmuan lintas disiplin.
“Dengan potensi ekonomi yang besar, kita memerlukan pendekatan lintas sektor untuk mewujudkan ekonomi biru. Kami optimis bahwa di bawah kepemimpinan yang ada di sini, ekonomi biru dapat menjadi pilar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pemaparannya menggarisbawahi bahwa pemanfaatan sektor perikanan dan laut di Indonesia masih sering dilakukan secara sembarangan. Hal ini, menurutnya, memerlukan perhatian khusus agar keberlanjutan ekologi dan ekonomi dapat tercapai. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan kebijakan ekonomi biru yang berlandaskan pada lima pilar utama.
Pilar pertama adalah perluasan ruang konservasi laut, yang menjadi prioritas karena ekologi harus menjadi panglima dalam pengelolaan sumber daya laut. Menteri Trenggono menekankan bahwa kerusakan ekologi akan berdampak langsung pada ekonomi, sehingga perlu ada keseimbangan yang jelas antara kepentingan ekologis dan ekonomi dalam kebijakan ini.
Pilar kedua adalah penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan, menjaga populasi ikan dan ekosistem laut. Pilar ketiga berfokus pada pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat, guna mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat pesisir.
Pilar keempat mencakup pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil, yang penting untuk melindungi sumber daya alam dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Terakhir, pilar kelima adalah pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan laut.
Sebagai penutup, kuliah umum ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang kebijakan ekonomi biru yang sedang digalakkan oleh pemerintah, tetapi juga mempertegas peran penting akademisi, khususnya mahasiswa, dalam mendukung keberlanjutan sektor maritim Indonesia. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan dunia pendidikan, diharapkan visi ekonomi biru dapat terwujud secara optimal, memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan laut di masa depan.
Editor: Ahmad
