Pengaduan masyarakat memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Melalui pengaduan, pemberi layanan (dalam hal ini manajeme kampus) akan memperoleh masukan langsung mengenai berbagai kendala, ketidakpuasan, hingga dugaan penyimpangan dalam layanan. Informasi ini menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki sistem, prosedur, dan kinerja aparatur.
Selain itu, pengaduan juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Keluhan yang ditindaklanjuti secara serius akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan yang responsif dan terbuka menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Universitas Hasanuddin berkomitmen membangun sistem dan tata kelola pengaduan masyarakat yang mudah diakses, baik oleh publik internal, maupun publik eksternal. Sebagai perguruan tinggi terbesari di Kawasan Timur Indonesia, Unhas memiliki hampir lima puluh ribu mahsiswa, sekitar empat ribu dosen dan tenaga pengajar, serta sekitar dua ribu pegawai.
Besarnya konstituen publik internal ini membutuhkan tata kelola pengaduan masyarakat yang terdesentralisasi ke berbagai unit kerja, namun responsif dan solutif dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh penerima layanan.
Unhas menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Lapor dan Whistleblowing System pada Rabu, 8 April 2026, mulai pukul 09.00 WITA di Aula LPMPP Unhas.
Kegiatn ini diikuti oleh para admin SP4N LAPOR unit kerja, para Kepala Tata Usaha fakultas, rumah sakit, dan sekolah, serta para admin Zona Integritas fakultas.
Sekretaris Universitas, Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, mengatakan bahwa saat ini terdapat beberapa kanal pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh publik dan penerima layanan. Selain kanal pengaduan internal melalui Whistleblowing System yang dikelola di tingkat universitas, juga terdapat kanal-kanal pengaduan di setiap fakultas dan unit kerja.
“Pegelolaan pengaduan merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan Unhas sebagai zona integritas, yaitu kawasan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan institusi yang memberikan pelayanan publik prima,” kata Prof. Sumbangan.
Bimtek ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Ishaq Rahman, S.IP, M.Si (Kepala Bidang Humas yang juga merupakan Tim Reformasi Birokrasi Unhas), dan Prof. Dr. Andi Kusumawati, SE.Ak (Kepala Satuan Pengawas Internal Unhas).
Dalam presentasinya, Ishaq Rahman menjelaskan mekanisme pengaduan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Platform yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB ini mengintegrasikan berbagai layanan pengaduan, yang terdiri penyampaian aduan, penyampaian aspirasi, dan permintaan informasi.
“Saat ini Unhas telah menugaskan admin LAPOR pada setiap fakultas. Para admin ini bukanlah pihak yang menangani pengaduan, akan tetapi menjadi petugas yang mengkanalisasi pengaduan, sehingga setiap keluhan publik dapat diatasi oleh unit terkait,” kata Ishaq.
Sementara Prof. Andi Kusumawati menjelaskan bagaimana mekanisme dan sistem pengaduan internal di lingkup Unhas. Dengan Whistleblowing System yang dikembangkan, Unhas berharap publik internal Unhas dapat menyampaikan setiap keluhan berbasis bukti.
“Kita mempunyai standar prosedur baku tentang bagaimana menangani pengaduan, baik pengaduan pelayanan publik, pengaduan kekerasan, maupun penyimpangan yang ditemukan dalam layanan publik. Para pelapor juga akan terlindungi,” kata Prof. Kusumawati.
Bimbingan Teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para admin ddan pengelola pengaduan Unhas untuk memaksimalkan layanan publik dalam mewujudkan pembangunan zona integritas Unhas.(*/ir)
Editor : Ishaq Rahman
