Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (PAN/RB) melanjutkan program nasional pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi ASN yang bertugas sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.
Kementerian PANRB bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk meningkatkan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program double degree.
Komitmen itu diwujudkan oleh Kementerian PAN/RB dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta membangun budaya melayani ASN terhadap masyarakat.
Unhas dan UI dipercayakan membangun kerjasama dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri dalam imlementasi program tersebut dengan menggandeng dua universitas di Australia dan Selandia Baru.
Rabu 21 Agustus 2019, di The Westin Hotel Jakarta, Kementerian PAN/RB menggelar acara Launching Program Pengembangan Kapasitas ASN dan Penandatanganan Naskah Kesepahaman dan Letter of Intent (LoI).
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri PAN RB, Drs. Syafruddin, MSi.; Sekjen Kemenristekdikti Prof. Ainun Naim, PhD.; Sekjen Kementerian Keuangan, Hadiyanto; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dekan Faculty of Arts The University of Melbourne, Prof. Russel Goulbourne; Assistant Vice Chancellor Victoria University Wellington, Rebecca Needham; Rektor UI, Prof. Dr. Muh. Anis dan Rektor Unhas, Porf. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
“Perguruan tinggi yang dilibatkan untuk program ini adalah Universitas Indonesia dan Univesitas Hasanudin sebagai representasi ASN di wilayah barat dan timur. Sementara Victoria University of Wellington dan University of Melbourne setuju untuk terlibat dalam program ini,” kata Sekretaris Kemenpan-RB, Dwi Wahyu Atmaji.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Naskah Kesepahaman yang dbagi dalam empat sesi.
Sesi pertama, melibatkan empat pihak yaitu Kementerian PAN/RB, LPDP, UI dan Unhas terkait kesepakatan untuk LOI pembiayaan program double degree ini.
Selanjutnya juga dilakukan penandatanganan Naskah Kesepahaman antara Kementerian PAN/RB dan Unhas. Naskah itu terkiat pendayagunaan aparatur negera dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Ada setidaknya 10 bidang yang akan ditindaklanjuti oleh Unhas.
Selain itu, pada sesi tiga, dilakukan penandatanganan antara Unhas dan Victoria University Wellington, Selandia Baru. Naskah kesepahaman itu merujuk pada implementasi program double degree. Demikian pula pada sesi terakhir antara Unhas dan University of Melbourne, Australia.
Dengan program ini, para ASN terpilih akan menjalani masa studi satu tahun di dalam negeri dan satu tahun di luar negeri.
Untuk studi di dalam negeri, akan berfokus pada muatan lokal (local content) mengenai birokrasi Indonesia, sementara di luar negeri akan berfokus tentang perkembangan administrasi negara dan reformasi birokrasi dunia.
Menteri PAN/RB, Drs. Syafruddin, MSi., mengatakan, ini merupakan aksi awal dari grand desain reformasi nasional sesuai dengan visi Indonesia 2045 mendatang. Sumber daya manusia aparatur negara, bahkan di sektor swasta pun perlu mengubah diri untuk pembangunan tersebut.
“Saat ini semua negara di dunia melakukan lompatan besar, mengubah tata kelola pemerintahannya, juga melakukan terobosan dan inovasi besar untuk fungsi pemerintahan. Sesuai dengan pidato Presiden, untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, reformasi birokrasi ini jadi prioritas,” kata Syafruddin.
Pada bagian akhir, Menteri PAN/RB ini mengimbau kepada seluruh pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk segera menyiapkan ASN masing-masing. Pihak LPDP sudah menyiapkan alokasi untuk ASN yang lolos program tersebut, namun diharapkan jumlah yang lolos dapat maksimal sesuai kuota yang telah disiapkan.(*)
