Universitas Hasanuddin terlibat dalam Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (Program INKLUSI). Program INKLUSI melanjutkan dukungan Pemerintah Australia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui penguatan kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. yang juga Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi terlibat secara aktif pada Forum Kemitraan Program Inklusif yang diselenggarakan pada hari Selasa (20/06) hingga Rabu (21/06) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.86, Jakarta Pusat.
Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum., sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut menyampaikan topik berkaitan dengan “Inisiatif Mendorong Satgas dan SOP untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unhas”.
Prof. Farida mengatakan acara Forum Kemitraan INKLUSI 2023 bertujuan untuk memberikan kesempatan pada berbagai pemangku kepentingan untuk belajar, mengembangkan kapasitas, bekerja sama, dan menampilkan berbagai inovasi dan pencapaian dari pendekatan Kemitraan Multi-Stakeholder dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks.
Forum ini mengundang sekitar 500 peserta termasuk pemerintah pusat dan daerah, Perguruan Tinggi, Mitra INKLUSI dan mitra lokal, jawara (champion) lokal dan pemegang hak dari kelompok/komunitas marginal, organisasi masyarakat sipil, swasta, serta DFAT dan mitra pembangunan.
“Secara umum, Unhas berkomitmen terlibat secara aktif dalam mendukung dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui penguatan kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Dengan sumber daya yang dimiliki Unhas, kami yakin dan percaya bisa memberikan yang terbaik,” jelas Prof. Farida.
Dirinya menambahkan, tantangan pembangunan yang kompleks, masih kurangnya kebijakan yang inklusif, korupsi, diskriminasi, marginalisasi kelompok rentan, membutuhkan usaha yang kolaboratif dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan utama, seperti pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi. sektor swasta, dan komunitas.
Kemitraan Multi-Stakeholder memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja bersama menuju satu tujuan, mengumpulkan dan menyinergikan sumber daya, keahlian dan pengaruh masing-masing pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak.
Program INKLUSI memiliki tujuan untuk tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, di mana lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya ekonomi, dan politik di Indonesia. (*/jd-sdm/mir)
Editor : Ahmad
