Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Biro Hukum dan Kelembagaan menerima kunjungan kerja studi tiru dari tim Direktorat Hukum, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat A, Lantai 4 Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jum’at (3/10).
Pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. Dalam sambutannya, Prof. Sumbangan menegaskan bahwa perjalanan Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bukanlah hal yang mudah. Sejak bertransformasi menjadi PTNBH, Unhas menghadapi berbagai dinamika dan tantangan.
“Dalam perjalanan sebagai PTNBH, banyak instrumen hukum yang harus kita siapkan untuk mendukung tata kelola yang transparan, akuntabel, sekaligus adaptif terhadap perubahan. Proses ini terus berkembang, dan hingga saat ini Unhas masih berupaya melengkapi berbagai instrumen penting agar dapat diterapkan secara menyeluruh di semua lini. Hal ini menjadi komitmen kami agar tata kelola PTNBH semakin solid dan berkesinambungan,” jelas Prof. Sumbangan.
Rombongan dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dipimpin oleh Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi, Dr. Sulaksono, S.H., M.H. Ia hadir bersama jajaran Kepala Sub Direktorat Hukum, Kepala Seksi Perancangan dan Penyusunan Peraturan, Pengolah Data dan Informasi (Hukum)
Dr. Sulaksono menyampaikan bahwa tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk menggali pengalaman langsung dari Unhas yang telah lebih dahulu berstatus PTNBH. Unhas memiliki rekam jejak panjang lebih dari 10 tahun dalam mengembangkan produk hukum dan tata kelola PTNBH.
“Produk hukum yang dimiliki Unhas sudah teruji dan terbukti efektif dalam mendukung tata kelola universitas. Kami berharap bisa menjadikannya sebagai rujukan, khususnya dalam penyusunan peraturan rektor yang berkaitan dengan hierarki hukum di Unesa. Dengan demikian, proses transisi menuju tata kelola yang lebih baik dapat berjalan terarah,” ujar Dr. Sulaksono.
Selanjutnya, kedua belah pihak berdiskusi mengenai beberapa topik strategis, di antaranya terkait: Kebijakan dan Disiplin Pegawai Non ASN serta Pengadaan Barang dan Jasa.
Dalam diskusi ini, turut hadir pimpinan Unhas, yakni Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan, Kepala Biro Umum, Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset, Kepala Seksi Perencanaan dan Rekrutmen, Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Karier Dosen, Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan, Kepala Seksi Pendidikan Pegawai, serta Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Pegawai. (*/dhs)
Editor : Ishaq Rahman
