Tempat Uji Kompetensi (TUK) Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Riset Oseanografi (PRO) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Penilai Komunitas Mangrove.
Pelatihan dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan yang diawali dengan penilaian kondisi komunitas mangrove, pada Senin (6/12) hingga Jumat (10/12) dan dilaksanakan di kampus FIKP Unhas dan lapangan Hutan Mangrove Pantai Kuri Maros.
Kemudian dijadwalkan dengan Sertifikasi (uji kompetensi) mulai Sabtu (11/12) hingga Senin (13/10) dan berlangsung di kampus FIKP dan lapangan Hutan Mangrove Lantebung, Makassar.
Dekan FIKP Unhas, Safruddin, S.Pi, MP Ph.D., menuturkan bahwa sertifikasi kompetensi dilaksanakan sebagai bentuk pengakuan formal terhadap individu melalui uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi suatu bidang ke ahlian.
Beliau menjelaskan bahwa selain ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun, ekosistem mangrove merupakan ciri khas ekosistem tropis yang saling mendukung, saling terkait, saling mempengaruhi, dengan banyak manfaat sehingga harus dijaga keberadaannya.
“Bukan hanya fungsi ekologis, ekosistem mangrove juga berperan untuk melindungi kawasan pesisir dan pantai dari gelombang dan bencana alam dan juga dapat memberi nilai tambah bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya,” jelas Dekan FIKP Unhas.
Aktivitas penduduk yang tinggi di wilayah pesisir sehingga kerusakan hutan mangrove di Indonesia termasuk yang paling parah di dunia. Kegiatan pembangunan dan pengembangan kota besar seperti DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, dan kota lainnya di Indonesia, telah memberi tekanan yang besar terhadap keberadaan hutan mangrove termasuk aktifitas penduduk seperti untuk kegiatan perikanan dan kehutanan.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah upaya pengelolaan untuk melindungi keberadaan komunitas mangrove misalnya dengan mengukur status degradasi dan kesehatan komunitas mangrove di suatu kawasan yang hasilkan data dan informasi akurat dan valid sehingga dapat ditentukan kebijakan dan program pengelolaan yang akan dilaksanakan dan dievaluasi untuk pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
“Agar dapat menghasilkan data, informasi dan analisis yang diandalkan maka diperlukan pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk penilai komunitas mangrove sehingga kebijakan pengelolaan ekosistem magrove bisa berkelanjutan dengan mempertahankan fungsi-fungsi ekosistem ini. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang berasal dari dari berbagai perguruan tinggi dan instansi dari Prov. Aceh, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta dan Prov. Sulawesi Selatan,” jelas Ketua Asessement Center FIKP Dr. Ir. Aisjah Farhum, M.Si.
Peserta kegiatan sertifikasi diikuti sebanyam 19 orang dari berbagai instansi dan daerah di Indonesia, baik perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun instansi pemerintah.
Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan individu yang profesional di bidangnya, dalam hal ini sebagai penilai kondisi komunitas mangrove agar sesuai dengan standar kompetensi. (*/dhs).
Editor : Ishaq Rahman, AMIPR
