Kelompok V Badan Pengkajian MPR RI melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion bersama pakar dengan tema “Pembahasan (Uji Sahih) Draft Tata Tertib MPR”. Kegiatan yang juga melibatkan para guru besar Fakultas Hukum Unhas tersebut berlangsung di Ballroom Balla Lompoa, Hotel Harper, Makassar, Selasa (02/04).
Kegiatan ini dibuka dan dihantar oleh Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Bapak Ajbar, kemudian dilanjutkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Kegiatan ini menghadirkan para Guru Besar dan dosen Fakultas Hukum Unhas diantaranya Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., Prof. Dr. Syamsul Bachrie, S.H., M.S., Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. dan Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. sebagai narasumber.
Pada kesempatan tersebut, masing-masing narasumber memberikan paparannya berkaitan dengan gagasan yang dimiliki, misalnya saja gagasan yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. yang mengemukakan beberapa poin penting diantaranya penggunaan istilah aturan dengan putusan jangan sampai bercampuraduk, DPD harus diperkuat dan mendapatkan perhatian setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan kedudukan DPD.
Berikutnya adalah masukan terkait pengambilan sumpah, menurut Prof. Abdul Razak bahwa tradisi lama pengambilan sumpah dilakukan dihadapan Ketua Mahkamah Agung, seharusnya tradisi ini diubah menjadi dihadapan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam Draft Tata Tertib MPR RI, Prof. Abdul Razak juga menyoroti Pasal 7, 13, 14, 29, 35, 63 ayat (2), 171, dan 172.
Gagasan lain juga disampaikan oleh Prof. Dr. Syamsul Bachrie, S.H., M.S. Dirinya mengemukakan pentingnya Integritas, moral dan etika yang bersumber dari Pancasila, saat ini sudah semakin ditinggalkan dan dilupakan oleh masyarakat. Payung dalam pengelolaan negara harusnya tegas mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan (NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD NRI 1945).
Menurut pandangan Prof. Syamsul Bachrie, MPR memiliki peranan penting dalam mengontrol jalannya pengelolaan negara. Partai Politik juga tidak memainkan peranannya selain pada saat masa-masa pemilu dan pemilukada, selain waktu-waktu tersebut, Partai Politik seakan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan SDM yang berkualitas, kontrol terhadap kebijakan negara serta pengawasan terhadap pengelolaan negara.
Setelah paparan para narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pendalaman materi oleh narasumber bersama ketua dan para anggota Badan Pengkajian MPR RI, yaitu Bapak Ajbar (Ketua Kelompok V BP MPR/Kelompok DPD), Drs. Supriyanto (Fraksi Partai Gerindra), H. Ferdiansyah, S.E., M.M. (Fraksi Partai Golkar), Hj. Sri Wulan, S.E. (Fraksi Partai Nasdem), dan Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. (Fraksi Partai Demokrat). (*/fh-hm/mir)
Editor : Ahmad
