MAKASSAR – Ketika perdagangan, teknologi, energi, migrasi, dan keamanan semakin saling terhubung, hubungan internasional tidak lagi dapat dibangun hanya melalui diplomasi tradisional oleh pemerintah. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, diplomasi parlementer muncul sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan, legitimasi demokrasi, dan kesinambungan kerja sama antarnegara.
Pandangan tersebut disampaikan Minister Counsellor for Parliamentary Affairs Delegasi Uni Eropa untuk ASEAN, Antoine Ripoll, saat membahas praktik diplomasi parlementer yang dijalankan Parlemen Eropa serta implementasinya dalam hubungan Uni Eropa dengan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, kondisi global saat ini menuntut pendekatan yang mampu menjaga dialog dan kerja sama lintas negara secara berkelanjutan, bahkan di tengah berbagai tantangan geopolitik yang terus berkembang.
Ripoll menjelaskan, Parlemen Eropa merupakan salah satu institusi utama Uni Eropa yang dipilih langsung oleh warga negara anggota melalui pemilu setiap lima tahun. Sebagai representasi rakyat, ini memiliki peran strategis dalam proses legislasi, pengawasan, serta pengelolaan anggaran, sehingga menjadi pilar penting dalam tata kelola demokrasi Uni Eropa.
Berbagai prioritas kebijakan Uni Eropa saat ini, seperti penguatan daya saing industri, keamanan, pengelolaan migrasi, transisi energi hijau, serta regulasi digital, menunjukkan bahwa parlemen memiliki peran sentral dalam menjawab tantangan masa depan. Kebijakan tersebut dibangun di atas nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, diplomasi parlementer memiliki keunggulan karena mampu membangun hubungan yang didasarkan pada legitimasi demokratis dan kepercayaan jangka panjang. Melalui keterlibatan para wakil rakyat, diplomasi tidak hanya menjadi urusan pemerintah.
“Dalam dunia yang semakin kompleks, diplomasi parlementer memiliki keunggulan karena mampu menjembatani komunikasi antara para wakil rakyat, akademisi, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini sering kali lebih fleksibel dibandingkan diplomasi formal pemerintah sehingga efektif dalam membangun hubungan jangka panjang dan memperkuat rasa saling percaya antarnegara,” jelas Ripoll.
Dalam konteks hubungan internasional, Parlemen Eropa juga berperan sebagai aktor diplomasi. Melalui persetujuan perjanjian internasional, dialog antarparlemen, observasi pemilu, dan berbagai forum kerja sama, parlemen turut berkontribusi dalam membangun hubungan luar negeri yang konstruktif dan berbasis nilai.
Hubungan antara Uni Eropa dan ASEAN, kata Ripoll menjadi contoh nyata implementasi diplomasi parlementer yang terus berkembang. Melalui keberadaan ASEAN Antenna di Jakarta serta berbagai program kerja sama di bidang perdagangan, keamanan, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan, kedua kawasan berupaya memperkuat kemitraan strategis yang saling menguntungkan.
Pembahasan mengenai diplomasi parlementer tersebut mengemuka dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin, di Ruang Senat Lantai 2, Gedung Rektorat, Kampus Unhas Tamalanrea, Rabu (10/06).
Kegiatan yang bertajuk “Parliamentary Diplomacy as Practiced by the European Parliament and Its Implementation in Indonesia and Southeast Asia”, menghadirkan Minister Counsellor for Parliamentary Affairs Delegasi Uni Eropa untuk ASEAN, Antoine Ripoll, sebagai narasumber utama.
Mewakili Rektor Unhas, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K)., dalam sambutannya menyampaikan, diplomasi parlementer merupakan salah satu isu yang penting untuk dipahami oleh sivitas akademika. Menurutnya, forum akademik seperti kuliah umum menjadi ruang strategis untuk memperluas wawasan sekaligus memahami dinamika hubungan internasional yang terus berkembang.
“Pemahaman mengenai diplomasi dan kerja sama global menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan masa depan. Melalui forum akademik seperti ini, kita tidak hanya belajar tentang hubungan internasional, tetapi juga tentang bagaimana memperkuat demokrasi dan berkontribusi bagi perdamaian dunia,” jelas Prof Nasrum.(*/mir)
Editor : Ishaq Rahman
