Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan diskusi bertajuk “Dialog Komunikasi BULD DPD RI”. Kegiatan yang bertujuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang ketahanan pangan tersebut berlangsung pada Jumat (19/01) di lt 2 Ruang Majelis Faperta mulai pukul 9.00 Wita.
Mengawali kegiatan, Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Prof Salengke mengungkapkan apresiasi atas kesempatan yang diberikan bagi Faperta untuk berdistribusi dalam dialog tersebut. Baginya, masalah ketahanan pangan merupakan masalah hidup dan mati sebuah negara. Sehingga, hal ini perlu menjadi perhatian bersama dengan tujuan mengurangi ketergantungan pangan dari luar.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BULD DPD, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.AP mengungkapkan maksud dan tujuan diadakannya dialog tersebut. Dirinya mengatakan, DPD mendorong agar peraturan daerah dapat sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat dan sebaliknya regulasi yang ditetapkan pusat mengakomodir kepentingan daerah.
“Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD RI 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,” jelas Stefanus.
Stefanus menambahkan, salah satu alasan memilih Provinsi Sulsel sebagai daerah dilakukannya dialog terkait persoalan ketahanan pangan berdasarkan peringkat indeks ketahanan pangan yang merupakan salah satu provinsi masuk 5 besar dengan urutan skor terbaik dengan nilai sebesar 81,38. Hal ini tak lepas dari dukungan Unhas yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan ketahanan pangan.
Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.Si selaku Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu distributor bahan pangan di Indonesia, akan tetapi el nino yang terjadi tahun lalu menyebabkan produksi bahan pangan di Sulawesi Selatan menurun. Penurunan distribusi bahan pangan mencapai angka kurang lebih 10 juta ton.
“Karena itu saya merasa bersyukur bahwa kita mengadakan kegiatan ini untuk membahas jalan keluar apa yang sebaiknya kita ambil terkait masalah ini. Selain itu terdapat kebijakan-kebijakan terkait ketahanan pangan yang dapat dibahas lebih lanjut pelaksanaannya,” tuturnya.
Membahas lebih lanjut permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi, hadir dua narasumber dari lingkup Unhas yakni Prof. Dr. Ir. H. Ambo Ala, M.Si selaku pakar ketahanan pangan dengan materi bertajuk “Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional” dan Dr. Kadaruddin, S.H., M.H yang memaparkan materi mengenai “Aspek Hukum Ketahanan Pangan Daerah”. (*/mir/pertanian)
Editor : Ahmad
