Mantan Rektor Unhas, Menteri Pengentasan Kemiskinan, dan Duta Besar RI di Republik Islam Iran, Prof.Dr.H.Basri Hasanuddin, M.A. terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) pertama Unhas periode 2016-2018.
Basri Hasanuddin terpilih secara musyawarah mufakat dalam rapat untuk pertama kali MWA Jumat (4/3) sore, yang dipimpin Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu dan dihadiri anggota MWA lainnya, Wakil Presiden M.Jusuf Kalla yang juga Ketua Ikatan Alumni Unhas, Menteri Ristekdikti diwakili Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof. Intan Achmad, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Asmawi Syam, S.E. M.M. yang juga Dirut PT Bank BRI dan anggota MWA lainnya, Ketua Senat Akademik Unhas Prof.Dr.H.M.Tahir Kasnawi, S.U.
Basri didampingi dua wakil ketua, yakni Prof.Dr.Ir.H.M.Natsir Nessa, M.S. dan Asmawi Syam, sementara Ketua Komisi Audit Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi dengan Sekretaris Eksekutif Prof.Dr.A.Pangerang Moenta, S.H., M.H.
Wakil Presiden M.Jusuf Kalla dalam arahannya mengatakan, di bawah organisasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) ini, ke depan bagaimana Unhas dapat melibatkan masyarakat agar bisa tumbuh lebih baik. Pemerintah pada masa yang akan datang tidak akan mengurangi anggaran pendidikan, namun yang perlu adalah bagaimana perguruan tinggi mempersiapkan generasi masa yang akan datang. Saat ini pemerintah menyediakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan alokasi 3000 penerima beasiswa untuk pendidikan lanjut ke luar negeri. Namun yang terpenuhi hanya 1000 lebih orang.
‘’Kita tidak bisa lagi membanggakan masa lalu, tetapi harus membicarakan masa depan. Jika museum itu berbicara tentang masa lalu, perguruan tinggi justru mempersiapkan masa depan,’’ kata JK dalam Rapat MWA yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut.
Menurut JK, memang ada kesalahan konsep kita dalam mengembangkan fisik universitas, yakni ke arah tradisional, seharusnya berorientasi ke masa depan dan modern. Oleh sebab itulah kita membangun Fakultas Teknik Unhas di Gowa dengan konsep modern agar para mahasiswa ke masa depan.
‘’Jika generasi kita dibawa ke masa depan, mereka akan merasa adanya ketertinggalan jauh sehingga mereka akan terbiasa bersaing,’’ ujar JK.
Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu sebelumnya melaporkan, anggota MWA ini berjumlah 19 orang, yakni meliputi Menteri Ristekdikti, Gubernur Sulsel, Rektor, Ketua Senat Akademik, Ketua IKA Unhas, dan Ketua Senat Mahasiswa atau sebutan lain. Anggota MWA dari tokoh masyarakat terdiri atas: Prof.Dr.H.Basri Hasanuddin, M.A., Gita Wiryawan (Mantan Menteri Perdagangan), dan Asmawi Syam (Dirut PT Bank BRI).
Anggota MWA dari kalangan dosen masing-masing: Prof.Dr.dr.Idrus A Paturusi (Kedokteran), Prof.Dr.Ir.H.M/Nasir Nessa, M.S. (FIKP), Prof.Dr.Ir.Ambo Ala, M.S. (Pertanian), Prof.Dr.dr.Abd.Razak Thaha, M.Sc. (FKM), Prof.Dr.M.Natsir Djide, M.S. (Farmasi), Prof.Dr.A.Pangerang Moenta, S.H., M.H. (Hukum), Prof.Drg. Mansyur, Ph.D. (Kedokteran Gigi), dan Prof.Dr.Ir.Anshar Suyuti, M.Sc. (Teknik). Wakil dari tenaga kependidikan 2 orang: Drs.Mukmin, S.E, M.S.Ak, dan Drs,Ahmad, M.Si.
M.Tahir Kasnawi yang juga anggota MWA sekaligus Ketua Senat Akademik (SA) menjelaskan, sesuai Permen No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Unhas, MWA bertugas: menyetujui usul perubahan statuta Unhas,menetapkan kebijakan umum Unhas, bersama Senat Akademik menetapkan norma dan tolok ukur kinerja Unhas, mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana tahunan yang diusulkan oleh rektor, mengawasi pengelolaan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Unhas, mengangkat dan memberhentikan rector, melakukan evaluasi tahunan atas kinerja rector dan SA, mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota Komisi Akademik (KA), membangun dan membina jejaring dengan individu serta organisasi structural, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan demi mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan Unhas, dan membuat keputuan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh rektor dan SA.
M.Jusuf Kalla setelah mendengar paparan Rektor Unhas dan Ketua Senat Akademik Unhas menyarankan agar dalam organisasi ini tidak terlalu banyak aturan, karena akan membuat kita tidak dapat berinovasi. (*).(MDA-HUMAS)
