Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., sebagai Rektor sekaligus Pendiri BP2KTI menyatakan kesiapan Universitas Hasanuddin dalam mendukung pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Pernyataan ini disampaikan pada Deklarasi Pendirian Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2KTI), dimana Unhas mendapatkan amanah sebagai tuan rumah.
Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 Wita secara luring terbatas dengan penerapan protokol Covid-19 di Aula Prof. Amiruddin, Fakultas Kedokteran, Kampus Tamalanrea, Makassar, Kamis (21/10).
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dwia menyampaikan rasa senang dan bangga, karena Unhas dapat terlibat dalam salah satu agenda penting untuk mendukung pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Dirinya mengatakan, Timur Indonesia memiliki banyak potensi dalam berbagai bidang, yang menjadi tanggung jawab bersama termasuk perguruan tinggi sebagai dapur kebijakan.
“Dibutuhkan lembaga sebagai mitra yang mendorong percepatan pembangunan Indonesia. Semua elemen ini harus bersatu, termasuk Perguruan Tinggi untuk menghasilkan satu kekuatan besar sekaligus menjadi bagian dari langkah strategis dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan Timur Indonesia,” jelas Prof. Dwia.
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad Al-Haddar selaku Ketua Umum BP2KTI mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi terhadap keterlibatan Unhas dalam mendukung pengembangan kawasan Indonesia Timur. Beliau mengatakan, Kawasan Timur Indonesia perlu digagas bersama dalam upaya mendukung perpindahan ibukota negara. Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan semangat dan kolaborasi yang menjadi kekuatan bersama.
“Sebelumnya kami telah bertemu bapak Presiden dan mendiskusikan urusan kenegaraan, termasuk perpindahan ibukota Jakarta ke Kalimantan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengatakan keinginan memindahkan ibukota adalah mutlak. Namun, belum mendapatkan sambutan baik di Kawasan Timur Indonesia. Padahal, harusnya ini disambut melalui persiapan yang matang. Mari kita bergerak bersama, memberikan dukungan dan memulai membangun Kawasan Timur Indonesia dari Unhas,” jelas Prof. Fadel.
Kegiatan resmi dibuka oleh Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.,selaku Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, beliau lebih banyak memberikan gambaran terkait percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia guna peningkatan daya saing nasional. Beliau mengatakan kunci percepatan adalah dengan membangun energi positif dari semua pihak termasuk pemerintah sebagai pemimpin, perguruan tinggi, swasta, masyarakat sipil hingga media.
Pada hakikatnya, posisi relatif Kawasan Timur Indonesia (KTI) tergambar dalam beberapa indikator pembangunan sosial dan ekonomi, seperti indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan (IK), dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio). Di antara 17 provinsi yang ada di KTI, nampak bahwa terdapat 15 provinsi dengan indeks pembangunan manusia di bawah IPM nasional.
Terkait angka kemiskinan, diantara 17 provinsi di KTI terdapat 9 provinsi di mana angka kemiskinan lebih tinggi daripada angka rata-rata secara nasional. Terdapat 4 provinsi yang memiliki angka ketimpangan pendapatan di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, pendidikan, kesehatan, dan energi listrik masih kurang memadai.
Tingginya disparitas pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya, sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya yang tidak efisien dan efektif membawa Kawasan Timur Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan.
Pada saat yang sama, pengelolaan keuangan daerah yang hanya mengejar serapan anggaran yang tinggi tanpa mempertimbangan perencanaan pembangunan yang berifat menyeluruh, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan yang tidak efisien, boleh jadi sebagai akibat dari konsep perencanaan yang tidak berbasis Government Entrepreneurship.
Berdasarkan hal tersebut, maka para inisiator berkumpul membahas, kemudian merumuskan, lalu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebuah Lembaga yang kemudian diberi nama Badan Percepatan Pembanguna Kawasan Timur Indonesia (BP2-KTI).
BP2-KTI didirikan pada tanggal 1 Juni 2021, di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan membantu pemerintah daerah KTI dalam perencanaan yang berbasis government entrepreneurship sehingga tercipta penganggaran yang efisien dan relevan. BP2-KTI juga melaksanakan riset dan kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam berbagai sektor pembangunan.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai tokoh nasional, setelah pembukaan kemudian dilanjutkan dengan sesi panel diskusi. Dimana, jajaran kementerian seperti Kementerian Desa, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan sebagainya memaparkan target capaian dan program kerja yang akan dikembangkan. (*/mir)
Editor : Ishaq Rahman, AMIPR
