Universitas Hasanuddin menjadi salah satu dari 34 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang dipilih sebagai Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tingkat provinsi tahun 2016. Pelaksanaan seminar berkaitan dengan penunjukan Unhas sebagai tim tersebut berlangsung di Kampus Unhas Tamalanrea, Kamis (19/5/).
‘’Kegiatan ini bertepatan dengan momentum ada sekitar 250 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada),’’ kata Awandi, Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dalam pertemuan di Unhas yang dihadiri Rektor Unhas Prof.Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. tersebut.
Selama ini kualitas dokumen perencanaan masih lemah, terbukti hampir semua daerah selalu merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya. Kalau sudah direvisi itu mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan. Salah satu yang dilaksanakan Bappenas, kata Afwandi, bagaimana mencoba membantu melalui Unhas, agar daerah-daerah tersebut bagaimana meningkatkan kualitas dokumen.
‘’Prinsipnya, kita tidak akan mengubah apa pun yang ada di Kemendagri, tetapi hanya menambahkan, membantu proses. Memang dalam proses kualitas ini ada dua sisi, bagaimana dokumen itu berkualitas di dalamnya, dan hubungannya dengan dokumen lain misalnya dalam kaitannya dengan masalah nasional hingga RT-RW,’’ kata Afwandi.
Inilah yang menjadi fokus Kementerian PPN pada tahun ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
‘’Memang saya percaya sekali, Unhas itu sudah mulai melaksanakan kegiatan ini. Kesatu, tiga yang kita tawarkan, tetapi Unhas menantang kami dengan melaksanakan 11 kabupaten. Jadi semua kabupaten kota memperoleh bagian.’’ ujar Afwandi.
Kedua, bagaimana kita melihat kinerja nasional di daerah berdasarkan capaian sasaran-sasaran indikator yang ada. Bagaimana kita bisa melihat pada tahun pertama kita bekerja.
Ketiga, bisa menyampaikan atau meminta pemerintah daerah tentang isu strategis, apa sasaran pembangunan itu. Misalnya fungsi padi. Bagaimana strategi daerah meningkatkan produksi padi secara nasional.
‘’Kita minta Unhas membuat policy paper (kertas kerja kebijakan) tentang bagaimana peningkatan produksi padi di Provinsi Sulawesi Selatan ini.’’ kata Afwandi.
Terakhir meminta mereka mengevaluasi dana desa, Dana desa sangat besar dan dikelola oleh orang-orang baru dari desa dan perlu dibantu. Dalam proses berjalan, imbuh Afwandi, Unhas memiliki kapasitas dan kapabilitas melaksanakan kegiata ini
Sampel pelaksanaan EKPD ini adalah kabupaten dan dilihat kepada desa apa yang jadi difokuskan. Tetapi intinya hanya dua desa di satu kabupaten.
Tujuan seminar memberikan pemahaman terkait substansi EKPD kepada stakeholders pembangunan di daerah. Menjalin kerja sama antara Tim SKPD dengan stakeholders pembangunan di daerah.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah dipahaminya kegiatan SKPD oleh stakeholders pembangunan di daerah. Terjalinnya kerja sama antara tim EKPD Provinsi dengan stakeholders pembangunan di daerah. Seminar yang dilaksanakan pada 34 provinsi tersebut membahas evaluasi ex ante (Rancangan (Awal)/Akhir/Perda RPJMD), on going, dan policy paper.
Dalam pertemuan di Unhas, selain dihadiri tuan rumah, juga hadir perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, BPS Sulsel, dan beberapa Bappeda Kabupaten/Kota, di antaranya, Pangkep, Selayar, Toraja Utara, Bulukumba, Barru, Maros, Gowa, Luwu Timur,dan Soppeng. (*).
