Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kuliah umum dengan menghadirkan narasumber Gubernur Kalimantan Utara dan PJ Gubernur Papua Barat Daya. Kegiatan berlangsung di Ruang Senat Lantai 2, Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, dan terhubung secara langsung melalui kanal Youtube FISIP Unhas, pada Jumat (24/2).
Mengawali kegiatan, Dekan Fisip Unhas Dr. Phil. Sukri, S.Ip., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan kuliah umum ini merupakan serangkaian kegiatan perayaan Dies Natalis ke 62 FISIP Unhas. Diharapkan melalui materi yang disampaikan oleh narasumber dapat menjadi sumbangsih pemikiran serta wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan akademik sivitas akademika.
“Pengalaman para narasumber sebagai pemimpin daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dapat menjadi motivasi serta memberikan gambaran terkait penerapan program startegis yang dijalankan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan seluruh peserta yang hadir, baik dosen maupun mahasiswa dapat mengambil nilai-nilai positif dari materi yang disampaikan oleh para narasumber,” jelas Prof. Sukri.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Dirinya menyampaikan harapannya bagi mahasiswa dan alumni Unhas untuk dapat berperan serta berkontribusi aktif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagai Fakultas yang terus mampu meningkatkan kapasitasnya, FISIP Unhas diharapkan dapat menjaga kiprahnya melalui inovasi pendidikan serta peran alumni dalam posisi strategisnya untuk menjaga kepemimpinan yang semakin baik bagi bangsa.
Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H.,M.Hum menyampaikan materinya berjudul “Reformasi Birokrasi Daerah Perbatasan Kalimantan Utara”. Dalam pemarannya secara umum terkait profil perbatasan yang terbagi atas wilayah pedalaman yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian bertani dan berkebun dengan aksesbilitas melewati sungai dan angkutan udara, sedangkan di wilayah pesisir memiliki penduduk yang sebagian besar sebagai nelayan dan berdagang dengan aksesibilitas menggunakan moda angkutan air.
Dia menjelaskan, Pemerintah Kalimantan Utara menjalankan salah satunya misinya dengan peningkatan inovasi pelayanan publik yang terintegrasi, yakni salah satunya dengan meghadirkan “Inovasi Pelintas Negeri” yang merupakan inovasi Pelayanan Perizinan di Perbatasan Negara Republik Indonesia. Inovasi ini sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan negara dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan, kapasitas berusaha di wilayah perbatasan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor perikanan.
Pada kesempatan yang sama, PJ Gubernur Papua Barat Daya Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si membawakan materinya dalam judul “Tantangan Reformasi Birokrasi Daerah Otonom Baru/Pemekaran. Sebagai provinsi baru yang disahkan berdasarkan UU No 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan menjalankan visi untuk mewujudkan Papua adil, Mandiri, dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dengan poin dimensi pembangunan.
Dr. Mohammad Musa’ad menuturkan lima program prioritas PJ Gubernur Papua Barat Daya, yakni Prodikter (program Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis), Bis-Gemas (Program beasiswa generasdi emas), Berdaya-Ekomas (Permberdayaan ekonomi masyarakat), Jambu-Hidup (Program jaminan kehidupan), dan Paitua (bulanan per orang).
Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Prof. Dr. Sangkala, M.A (Aktivis Unhas) dan diskusi dengan tanya jawab yang diikuti oleh para peserta yang hadir. (*)
Editor : Ahmad
