Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., memaparkan tentang peranan perguruan tinggi mengatasi potensi konflik sosial Pemilihan Umum 2024 mendatang dalam Focus Group Discussion Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI).
Kegiatan yang mengusung tema “Konflik Sosial dalam Pemilu dan Pencegahan untuk Menyukseskan Pemilu 2024” berlangsung mulai pukul 14.00 Wita secara luring di Ruang Rapat A, Lantai 4 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Rabu (13/07).
Kegiatan Resmi dibuka oleh Prof. Dr. Reni Mayerni, M.P., selaku Deputi Bidang Pengkajian Stratrgis (Dejianstrat) Lemhannas RI. Beliau menyampaikan terima kasih atas partisipasi Unhas untuk bersama-sama mendiskusikan berbagai potensi konflik sosial menjelang Pemilu 2024 sebagai bagian antisipasi.
Menurut Prof. Reni, dalam penyelenggaraan Pemilu konflik sosial sering kali terjadi dan hal ini membutuhkan antisipasi sejak dini. Olehnya itu, diperlukan perhatian khusus melalui pemberian saran dan masukan untuk melengkapi konsep rencana strategis menyukseskan Pemilu 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. JJ mengatakan untuk penyelenggaraan pemilu serentak masih memerlukan kajian dan evaluasi. Beliau mengatakan secara politik Pemilu serentak menciptakan proses demokrasi yang efektif dan efisien. Dari segi prosedural, perlunya mendiskusikan dan mengkaji secara empiris dengan pendekatan ilmiah agar permasalahan pada pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi.
“Pembangunan demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Perguruan tinggi memiliki peranan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Tidak hanya itu, juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai humaniora,” jelas Prof. JJ.
Lebih lanjut, Prof. JJ menambahkan diperlukannya pembentukan tim terpadu pengelolaan konflik sosial Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Lemhanas RI bekerja sama dengan perguruan tinggi yang menjadi koordinator tiap wilayah. Tim ini berfungsi melakukan kajian komprehensif mengenai potensi konflik dan aksi yang harus dilakukan.
Secara umum, perguruan tinggi memiliki tiga peranan umum baik makro, meso dan mikro. Misalnya saja dari aspek makro yang mana Unhas dapat melibatkan pakar dan guru besar dari berbagai disiplin ilmu dalam pencanangan kebijakan. Hanya bersifat pemberi masukan dengan tetap pengambil keputusan tetap ditangan DPR.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dengan pemaparan materi para pakar sosial Unhas. Kegiatan berlangsung hingga pukul 18.00 Wita. (*/mir)
Editor : Ishaq Rahman, AMIPR
