Universitas Hasanuddin bersama Badan Kebijakan Transportasi pada Kementerian Perhubungan sepakat kerja sama dalam bidang pengembangan tridharma. Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis (Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil) dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi (Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc., QGIA., CGCAE).
Kegiatan berlangsung di Kantor BKT Jl. Medan Merdeka Timur, Senin (20/03).
Prof. Adi Maulana menyampaikan ungkapan terima kasih atas kepercayaan Badan Kebijakan Transportasi untuk menjalin kemitraan dengan Unhas. Dirinya mengatakan, dengan sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki Unhas, tentu diharapkan kolaborasi bersama Kementerian Perhubungan akan berlangsung secara optimal.
“Kolaborasi ini nantinya akan berfokus pada pembuatan rumusan kebijakan transpotasi Indonesia. Tentu kami sangat menyambut baik kerja sama ini, secara umum Unhas terus memperluas kebermanfaatannya melalui pola kemitraan dengan berbagai sector. Kami berharap, implementasi kerja sama ini bisa segera dilaksanakan,” jelas Prof. Adi.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Gede Pasek merasa senang bisa menjalin kemitraan dengan Unhas. Dirinya menyakini, dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Unhas, tentu akan membantu Kementerian Perhubungan dalam mengoptimalkan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.
Lebih lanjut, Dr. Gede Pasek juga menyampaikan ungkapan terima kasih atas keterbukaan Unhas untuk menjalin kemitraan. Dirinya juga mengharapkan agar implementasi kerja sama tersebut bisa segera ditindaklanjuti.
Secara umum, Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi dengan beberapa fungsi yang melekat yakni penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi; pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi; pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportas hingg pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi. (*/mir)
Editor : Ahmad
