Universitas Hasanuddin kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Sulsel, Tenggara dan Barat menyelenggarakan webinar bertajuk “DJKN Goes to Campus”. Kegiatan yang mengusung tema “Pengelolaan APBN 2021 dan Peran Pengelolaan Kekayaan Negara dalam Pemulihan Ekonomi Nasional” berlangsung mulai pukul 08.00 Wita secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Rabu (10/11).
Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unhas diwakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., sebagai Keynote Speaker menyampaikan secara umum mengenai APBN 2021 dan tata kelola kekayaan atau aset yang dimiliki Unhas.
Beliau mengatakan bahwa dalam jangka pendek, Indonesia dihadapkan pada ketidakpastian perekonomian sebagai dampak Covid-19 yang mempengaruhi kekuatan pemulihan permintaan dan daya beli masyarakat serta produksi dan distribusi barang jasa.
Prof. Kadir menambahkan dukungan pembiayaan yang bersifat jangka menengah dan panjang untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk kondisi pasar keuangan, masih berpotensi mengalami volatilitas yang tinggi dan dipengaruhi oleh sentimen pelaku pasar.
“Secara struktural, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dan ini tentunya harus menjadi perhatian bersama seperti ketidakpastian perekonomian global dan domestik, revolusi ekonomi digital dan peningkatan pengawasan yang efektif,” jelas Prof. Kadir.
Terkait pengelolaan APBN, respons pemerintah dari sisi kebijakan fiskal dalam situasi pandemi adalah dengan menggunakan APBN sebagai alat untuk pemulihan. APBN berperan penting untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di saat pandemi.
Lebih lanjut, Prof Rahman mengatakan dalam pengelolaan aset, Unhas menekankan tiga prinsip utama yakni tertib administrasi, hukum dan pengelolaan. Penerapan ketiga aspek tersebut yang mendorong Unhas berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Unhas sejak awal berkomitmen untuk menghadirkan manajemen keseharian sesuai standar yang berlaku, mulai dari sistem perencanaan hingga pelaporan. Sehingga, proses tersebut berlangsung secara sistematis dan terarah.
Setelah memberikan pandangannya, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber lainnya seperti Kepala Kanwil DJKN Sulsel, Tenggara dan Barat (Ekka S. Sukadana, S.E., M.Si), Kepala BDK Makassar (Suyuti) dan beberapa narasumber lainnya.
Kegiatan yang diikuti peserta kurang lebih 400 orang berlangsung lancar dan berakhir pukul 12.00 Wita. Dalam kesempatan tersebut, para peserta yang berasal dari berbagai institusi antusias memberikan pertanyaan dan tanggapan kepada para narasumber. (*/mir)
Editor : Ishaq Rahman, AMIPR
