Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin meluncurkan Program Studi Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Peminatan Otonomi Daerah. Peluncuruan peminatan otonomi daerah ini berlangsug di ruang Aula Prof Fachruddin, Kamis (06/12/2018) pukul 09.30 WITA.
Acara tersebut dihadiri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Dr Soni Sumarsono, MDM, beberapa kepala daerah seperti Bupati Enrekang , Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd, Wali Kota Parepare, H. Taufan Pawe, SH., MH, dan tamu undangan lainnya.
Turut hadir pula Wakil Rektor I, Prof. Dr. Muhammad Restu, MP yang mewakili Rektor Unhas, Direktur Sekolah Pascasarjana (SPS) Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.,Dekan FKM, Dr. Aminuddin Syam, DKM., M.Kes., M.Med.Ed, Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Farida Patittingi,SH. M.Hum, serta sejumlah dosen dan mahasiswa.
Program Magister Peminatan Otonomi Daerah ini adalah yang pertama di Indonesia, dimana program studi tersebut menganut pendekatan multidsiplin. Konsentrasi Otonomi Daerah tersebut diharapkan akan menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian pada bidang pengelolaan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada tata perundang-undangan yang berlaku agar nantinya bisa menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Direktur SPS Unhas Prof Jamaluddin Jompa mengungkapkan, pembukaan konsentrasi magister Otonomi Daerah merupakan bagian dari pengembangan program multidisiplin yang dijalankan Sekolah Pasacasarna Unhas. Rencana dan pembahasan pembukaan program studi baru ini telah dimulai sejak 5 tahun yang lalu. Namun, karena memerlukan pemikiran yang panjang untuk rancangan kurikulum, kata Prof Jamaluddin Jompa, program Magister Otonomi Daerah baru dibuka akhir tahun ini.
Mantan Dekan FIKP Unhas itu menyatakan, program peminatan Otonomi Daerah ini akan menggunakan blended system dalam proses pembelajarannya, dimana calon mahasiswa yang mengikuti kuliah otonomi daerah tidak hanya tatap muka di kelas namun juga akan berlangsung secara online, seperti video konferensi. Sebab, tenaga pengajar studi ini bukan saja dari dosen internal Unhas tapi juga praktisi eksternal, salah satunya Dirjen Otoda Kemendagri, Soni Sumarsono. Sehingga, program ini memiliki keunggulan tersendiri yang menggabungkan studi pembelajarannya dari akademisi murni, birokrat atau praktisi.
“Praktisi ataukah birokrasi yang sekelas Pak Dirjern yang juga adalah dosen eksternal di program ini bisa memberi kuliah dari Jakarta. Bahkan, saya minta kalau boleh sekali-sekali Pak Menteri bisa ikut memberi kuliah melalui video konferensi. Video konferensi ini saya kira nanti menjadi model pembelajaran di masa depan,“ kata Prof Jamaluddin dalam pidato sambutannya.
“Kedepan Unhas Online Open Course akan menjadi trending, model-model universitas terbuka tapi kita lebih interaktif, juga masih dikombinasi dengan program tatap muka. Sehingga, ini adalah suatu model yang kita anggap cukup ideal, realistis, untuk pengembangan sumber daya manusia di daerah. Ini adalah salah satu pilihan yang bisa memperkaya kontribusi kami di Unhas dalam penguatan dan percepatan pembangunan daerah melalui SDM dan kajian-kajian strategis, “ tambah Prof Jamal.
Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Muhammad Restu mengatakan bahwa pengembangan program studi di Unhas beberapa tahun ini sangat progresif. Dalam setahun ini saja, kata Restu, terdapat 13 program studi baru yang dibuka oleh Universitas Hasanuddin. Pembukaan program studi tersebut adalah langkah untuk merespon tuntutan dan dimanika eksternal, terlebih di era digital sekarang. Sehingga, sesuai dinamika tersebut, Unhas mencoba mengembangkan model pembelajaran blended system, kuliah tatap muka dan jarak jauh .
“Dengan sistem ini kita akan membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi melalui pendekatan tersebut. Dan, ini kita sudah laksanakan di FKM dengan beberapa pemerintah daerah, di antaranya Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua, “ ungkap Prof Restu.
Prof Restu menjamin, model perkuliahan jarak jauh yang dijalankan Unhas tidak kalah berkualitas dengan kuliah tatap muka. Pembelajaran itu dilakukan untuk menjangkau para peminat studi yang terkendala oleh waktu dan pekerjaan. Sehingga, masyarakat seperti para birokrat di daerah bisa mengikuti program tersebut.
Kegiatan peluncuran konsentrasi Magister Otonomi Daerah ini dirangkaikan dengan kuliah umum yang dibawakan oleh Dirjen Otonomi Daerah, Soni Sumarsono, dengan tema “Anatomi dan Arah Kebijakan Otonomi Daerah.” Kuliah umum ini diikuti oleh sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah di lingkungan provinsi Sulawesi Selatan. Kuliah umum tersebut berlangsung sekitar 1 jam setengah, lalu ditutup dengan penandatanganan kerja sama antara SPS Unhas dan Kemendagri, serta penyerahan cenderamata.(*)
Laporan Hidayat Doe, Humas Unhas
